JAKARTA, DURASI.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kreativitas, keberanian, dan inovasi kepala daerah dalam mengelola potensi wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Tito Karnavian saat menjadi narasumber dalam talk show Semangat Awal Tahun 2026 bertema “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Menuju Pertumbuhan yang Berkualitas” yang digelar di IDN Headquarters (HQ), Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Mendagri menjelaskan bahwa salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah adalah tingkat kemandirian fiskal. Daerah dengan kemampuan keuangan yang kuat dinilai lebih fleksibel dan cepat dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat.
“Keberhasilan suatu daerah itu ditentukan oleh kemandirian fiskalnya. Jika kemandirian fiskal kuat, keuangan daerah juga kuat. Dengan begitu, program apa pun yang dirancang akan lebih mudah dieksekusi,” ujar Tito.
Ia menambahkan, penguatan kemandirian fiskal berkaitan erat dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditopang oleh aktivitas ekonomi dan dunia usaha yang sehat. Meski transfer dari pemerintah pusat tetap memiliki peran penting, daerah diharapkan secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan tersebut.
Sebagai contoh, Mendagri menyebut Kabupaten Badung, Bali, yang mampu membiayai sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari sektor pariwisata melalui pajak hotel dan restoran. Sementara itu, daerah seperti Timika dan Bojonegoro memperoleh pendapatan signifikan dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara optimal.
Namun, Tito mengakui masih banyak daerah dengan tingkat PAD yang rendah akibat sektor swasta yang belum berkembang secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan daerah sangat bergantung pada belanja pemerintah dan dana transfer dari pusat.
Oleh karena itu, Mendagri mendorong kepala daerah untuk mengubah pola pikir, tidak hanya berfokus pada pengelolaan belanja, tetapi juga aktif menciptakan dan memperluas sumber-sumber pendapatan baru melalui inovasi serta pemanfaatan potensi lokal.
Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah penyederhanaan perizinan. Menurut Tito, kemudahan berusaha merupakan prasyarat utama untuk menarik investasi dan menggerakkan dunia usaha di daerah.
“Perlu berpikir lebih luas tentang bagaimana mencari pendapatan. Ini membutuhkan kreativitas, salah satunya dengan mempermudah perizinan,” katanya.
Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya dialog yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, termasuk asosiasi pengusaha serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dialog tersebut dinilai penting untuk menggali potensi ekonomi daerah sekaligus merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Mendagri menegaskan, daerah yang memiliki pendapatan kuat dan mampu mengelola belanja secara efisien akan tumbuh lebih cepat dan mandiri. Hal ini sejalan dengan agenda nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Jika pendapatan daerah dijaga tetap tinggi dan belanja dapat dihemat, daerah tersebut akan maju dan tidak bergantung pada pemerintah pusat,” tandasnya. [Man]
