Anomali Dharmasraya: Satu-satunya Daerah di Sumbar yang “Melawan Arus” Perlambatan Ekonomi 2025

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menghadiri Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Pulau Punjung, Senin (6/4/26).

DHARMASRAYA, DURASI.co.id – Kabupaten Dharmasraya berhasil mencatatkan diri sebagai “bintang” dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Pulau Punjung pada Senin, 6 April 2026.

Di tengah tren perlambatan ekonomi yang melanda sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Barat akibat faktor bencana dan kontraksi pasar, Dharmasraya justru tampil dengan kinerja makro yang melampaui rata-rata provinsi.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi, mengonfirmasi bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Dharmasraya berhasil melakukan pemulihan ekonomi yang sangat progresif dalam kurun waktu satu tahun.

Transformasi ini terlihat dari perbandingan data tahun 2024 dan 2025. Jika pada 2024 Dharmasraya masih memiliki tiga indikator di bawah rata-rata provinsi, maka pada 2025 peta kekuatan berubah signifikan.

Kini, lima indikator utama Dharmasraya telah melampaui capaian rata-rata Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi mencapai 3,79 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi sebesar 3,37 persen.

Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,61 persen, lebih rendah dibandingkan angka provinsi sekitar 5,31 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,51 persen, lebih baik dari rata-rata provinsi sekitar 5,62 persen.

Pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp62,0 juta, dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan daerah sekitar.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengungkapkan bahwa kunci keberhasilan tersebut adalah disiplin fiskal dan ketepatan sasaran investasi.

Meski dihadapkan pada beban belanja pegawai yang mencapai 58 persen dan keterbatasan APBD, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tetap mampu menjaga daya beli masyarakat.

“Target kami pada 2027 adalah kemandirian. Kami membutuhkan investasi sekitar Rp2 triliun untuk infrastruktur. Solusinya adalah optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor korporasi serta memperkuat peran badan usaha milik daerah dalam hilirisasi sawit dan pangan,” tegasnya.

Meski unggul secara ekonomi, Dharmasraya masih menghadapi tantangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun meningkat menjadi 75,70, angka ini masih perlu ditingkatkan untuk menyamai rata-rata provinsi sebesar 77,27.

Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan menjadi prioritas dalam rencana strategis ke depan.

Capaian ini menempatkan Dharmasraya sebagai salah satu daerah dengan kinerja pembangunan yang progresif dan kompetitif di Sumatera Barat. [Sonia]

Baca Juga :  Perbaikan Jembatan Pulau Anjolai Hasil Inisiasi Bupati dan CSR, Bukan Swadaya Murni