DHARMASRAYA, DURASI.co.id – Langkah taktis Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dan Wakil Gubernur Sumatra Barat Vasko Ruseimy melobi Kementerian PPN/Bappenas bukan sekadar agenda birokrasi biasa. Langkah ini menjadi peta jalan (roadmap) masa depan ekonomi Sumatra Barat bagian timur yang selama ini terisolasi dari jalur utama logistik modern.
Audiensi tingkat tinggi yang digelar pada Selasa (19/5/2026) tersebut membawa proposal konkret, yakni mendesak pemerintah pusat agar Dharmasraya masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) sekaligus mendorong proyek feeder toll penghubung ke jaringan Tol Trans Sumatra.
Istilah “Selat Hormuz-nya Sumbar” yang disampaikan Annisa dalam pertemuan tersebut bukanlah bualan tanpa dasar. Selat Hormuz di Timur Tengah merupakan urat nadi dunia tempat sepertiga minyak bumi global melintas. Dalam skala regional, Dharmasraya memegang peran serupa bagi komoditas emas hijau, yakni kelapa sawit.
Berdasarkan data paparan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang dirilis Kominfo, sekitar 70 persen distribusi Crude Palm Oil (CPO) dan tandan buah segar (TBS) dari kawasan Sumatra Barat bagian timur saat ini harus melewati jalan nasional eksisting menuju pelabuhan di Riau. Masalahnya, kapasitas infrastruktur jalan darat saat ini sudah melebihi kapasitas dan tidak lagi mampu menampung beban logistik yang terus meningkat.
Mengapa proyek feeder toll sepanjang lebih kurang 139 kilometer menuju jaringan Tol Trans Sumatra ini menjadi harga mati? Jawabannya terletak pada efisiensi.
Catatan resmi Dinas Kominfo Dharmasraya menunjukkan bahwa kehadiran tol penghubung dari Koto Baru menuju akses Tol Rengat–Pekanbaru diproyeksikan mampu menekan biaya logistik hingga 25–30 persen. Dalam dunia bisnis, angka efisiensi sebesar itu sangat signifikan untuk mendongkrak daya saing produk lokal di pasar internasional.
Selain itu, magnet investasi senilai Rp3,2 triliun untuk Kawasan Industri Terintegrasi Sawit dan Agro di Nagari Sungai Duo tidak akan terwujud tanpa kepastian konektivitas. Melalui hilirisasi CPO, industri oleokimia, hingga pakan ternak di lahan seluas 500 hektare tersebut, proyeksi penyerapan 2.500 tenaga kerja lokal yang dicanangkan Annisa hanya dapat direalisasikan jika akses pasar terbuka luas.
Keberhasilan lobi ini kini berada di tangan Bappenas. Namun, modal sosial yang dibawa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sudah cukup kuat. Rilis dari Kominfo menyebutkan bahwa usulan infrastruktur strategis ini telah mengantongi dukungan awal dari 13 kabupaten/kota serta pemerintah provinsi di Riau dan Jambi untuk integrasi jaringan lintas wilayah.
Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Vasko Ruseimy juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan mengawal penuh usulan tersebut agar posisi Dharmasraya sebagai hub logistik baru segera terealisasi.
Sudah saatnya Sumatra Barat bagian timur tidak hanya menjadi penonton di jalur perlintasan, tetapi menjelma menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi baru. Duet Vasko dan Annisa telah membuka jalan dengan data yang solid. Kini, publik menanti ketegasan pemerintah pusat untuk merealisasikannya. [Sonia Chaniago]
