PEKANBARU, DURASI.co.id – Bupati Bengkalis Kasmarni meminta agar PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkalis, memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berperan dalam sektor minyak dan gas bumi (migas).
Harapan tersebut disampaikan Kasmarni saat menghadiri Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) 10 Persen di Wilayah Kerja Provinsi Riau yang digelar Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/6/2026).
Rapat tersebut dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Dalam forum tersebut, Kasmarni menyampaikan harapannya di hadapan jajaran KPK dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas agar PT BLJ dapat diberi ruang lebih besar untuk berkontribusi dalam berbagai program dan kegiatan strategis di sektor energi.
“Kami berharap ke depan PT BLJ dapat diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan strategis sektor migas. Dengan demikian, keberadaan BUMD ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” ujar Kasmarni.
Menurutnya, keterlibatan yang lebih optimal dari PT BLJ tidak hanya akan memperkuat posisi BUMD daerah, tetapi juga berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, menjelaskan bahwa kehadiran KPK di Riau bertujuan memperkuat tata kelola Participating Interest (PI) 10 persen agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh daerah penghasil migas.
Ia mengatakan hasil deteksi yang dilakukan KPK menjadi bahan evaluasi bersama guna memperbaiki tata kelola PI. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat, keterbukaan data, serta sinergi antarpemangku kepentingan agar pengelolaan PI berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah.
Pada kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi langkah KPK dalam menyampaikan hasil deteksi PI 10 persen di Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa berbagai data dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan tata kelola PI bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Bengkalis didampingi Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra, Inspektur Daerah Radius Akima, Kepala Bapenda Muhammad Thaib, Kepala Dinas Kominfotik Agus Sofyan, Kepala BPKAD Aready, Kepala Bappeda Rinto, Kepala DPMPTSP Khairi Fahrizal, Sekretaris Inspektorat Dedy Kurniawan, Kabag Hukum Mohd Fendro Arrasyid, Kabag Perekonomian Asnurial, serta Kabag Prokopim Syafrizal.
Kasmarni optimistis, jika diberi peran yang lebih besar di sektor migas, PT BLJ akan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD sekaligus memperkuat perannya sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah. [inf]
