BENGKALIS, DURASI.co.id – Pemerintah Desa Kelemantan Barat, Kecamatan Bengkalis, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung di balai desa pada Selasa (21/7/2026) itu menjadi forum untuk menyelaraskan arah pembangunan desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa serta target Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.
Musyawarah dipimpin Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kelemantan Barat, Meji, dengan Sekretaris BPD, Kristin Lecintiva Agustina, bertindak sebagai notulen. Sekretaris Desa Edi Ismanto dan Koordinator Kecamatan Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP PD P3MD) Kecamatan Bengkalis, Yan Noveri, hadir sebagai narasumber.
Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) Kelemantan Barat, Nasir Rustam, turut menghadiri kegiatan tersebut bersama anggota BPD, perangkat desa, pendamping desa pembangunan, TPP PD P3MD Kecamatan Bengkalis, ketua RT dan RW, bidan desa, pengurus kelembagaan desa, serta masyarakat setempat.
Dalam musyawarah itu, peserta menyepakati empat poin utama sebagai dasar penyusunan RKP Desa 2027. Pertama, menyelaraskan RPJM Desa guna menentukan prioritas pembangunan pada tahun anggaran mendatang. Kedua, menetapkan target dan program prioritas yang sesuai dengan dokumen RPJM Desa.
Ketiga, melakukan evaluasi terhadap target dan realisasi kegiatan pada tahun sebelumnya sebagai bahan perbaikan. Keempat, menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs Desa.
Nasir Rustam menegaskan bahwa Musdes menjadi tahapan penting dalam memastikan perencanaan pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat.
“Musyawarah ini kita laksanakan agar setiap program yang kita susun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap seluruh usulan dari RT, RW, dan lembaga desa dapat terakomodasi sehingga pembangunan di Desa Kelemantan Barat semakin tepat sasaran dan sejalan dengan target SDGs Desa.
“Saya harap semua usulan dari RT, RW, dan lembaga desa bisa terjaring dengan baik sehingga pembangunan di Kelemantan Barat lebih tepat sasaran dan mendukung pencapaian SDGs Desa,” katanya.
Sementara itu, Yan Noveri menekankan bahwa penyusunan RKP Desa harus didasarkan pada data, hasil evaluasi, serta aspirasi masyarakat agar pelaksanaannya berjalan efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Musyawarah ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh usulan yang telah dihimpun akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Penyusun RKP Desa sebelum ditetapkan sebagai RKP Desa Kelemantan Barat Tahun 2027. [Fadil]
