MEDAN, DURASI.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan aktif melindungi anak-anak dari bahaya narkoba dan perundungan (bullying). Menurutnya, PKK memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan keluarga sebagai fondasi utama untuk menjaga masa depan generasi muda.
Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tahun 2026 Provinsi Sumut yang diselenggarakan oleh TP PKK Sumut di Hotel Grand Mercure, Kamis (22/10/2026). Peringatan HKG PKK ke-54 secara nasional mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”.
“Ibu-ibu PKK adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Kuncinya berada pada ibu-ibu. Anak-anak akan mencontoh apa yang ibu lakukan dan katakan. Karena itu, saya titip anak-anak agar tidak terjerat berbagai jenis narkoba. Saat ini, Sumut masih berada di peringkat pertama dalam kasus narkoba,” ucap Bobby.
Ia menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama pembangunan. Keluarga yang sehat, terdidik, mandiri, dan sejahtera akan menjadi dasar yang kuat bagi kemajuan Sumut.
Bobby juga menyampaikan bahwa 10 Program Pokok PKK tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun telah dirumuskan sejak 1978 melalui lokakarya di Jawa Tengah, program tersebut perlu terus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari peningkatan kesehatan, pendidikan anak, ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan kepedulian sosial.
Menurutnya, integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ke dalam 10 Program Pokok PKK bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan dapat menjadi langkah penting untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki peran fundamental dalam membentuk generasi unggul. Karena itu, pemanfaatan teknologi AI hingga tingkat keluarga melalui kader PKK dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih relevan, berdampak nyata, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kalau bisa, seluruh program dalam 10 Program Pokok PKK ini memiliki satu tambahan keluaran yang bisa disepakati bersama, khususnya oleh PKK Sumut dan daerah. Saat ini, kita hidup di zaman digital. Kita perlu membahas bagaimana penggunaan AI yang saat ini begitu masif,” ucapnya.
Sebelumnya, Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu menyampaikan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengawal pelaksanaan program-program prioritas, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Upaya tersebut dimulai dari penguatan ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
Menurut Kahiyang, peringatan HKG PKK ke-54 menjadi momentum strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat sinergi seluruh jajaran PKK, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan, termasuk kader Dasawisma sebagai garda terdepan gerakan PKK.
“Gerakan masif ini bertujuan untuk meneguhkan kembali pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar berjalan selaras, adaptif, dan secara nyata mendorong keberhasilan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kahiyang Ayu juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba tingkat Provinsi Sumut. Perlombaan tersebut meliputi Tertib Administrasi PKK, Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK, serta Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test.
Perlombaan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni tingkat kabupaten dan kota. Para pemenang memperoleh dana pembinaan, trofi, dan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas upaya mereka dalam mendukung pelaksanaan program PKK.
Puncak peringatan HKG PKK ke-54 tersebut turut dihadiri Staf Ahli I TP PKK Sumut Titiek Sugiharti, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumut Boya Yanti Gultom, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumut, seluruh ketua TP PKK kabupaten/kota, kader PKK se-Sumut, serta sejumlah kepala desa dan lurah. [Nababan]
