BATAM, DURASI.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat menggelar rapat bersama Tim Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Selasa (3/11/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Anwar Anas, didampingi Sekretaris Pansus Muhammad Fadhli. Sejumlah anggota Pansus turut hadir, di antaranya Amirsyah, Jamson Silaban, dan Anang Adhan. Hadir pula Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam, Siti Nurlailah.
Sementara itu, dari pihak Pemko Batam hadir Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Imam Tohari bersama sejumlah pejabat dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam.
Ketua Pansus Anwar Anas mengatakan, rapat tersebut tidak hanya membahas draf revisi Ranperda, tetapi juga menginventarisasi sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam proses revisi.
Selain itu, Pansus mulai menyusun agenda pembahasan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk kelompok masyarakat. Pansus juga menginventarisasi pihak-pihak yang akan dimintai masukan serta menyusun jadwal pelaksanaan diskusi kelompok terarah (focus group discussion/FGD).
“Selain membahas draf revisi Ranperda, kita juga menginventarisasi substansi yang perlu mendapat perhatian khusus. Kita juga menyusun jadwal pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk kelompok masyarakat. Kami turut menginventarisasi pihak-pihak yang perlu dimintai masukan, termasuk menyusun jadwal pelaksanaan diskusi kelompok terarah (FGD),” ungkap Anwar.
Ia mengakui, Perda Ketertiban Sosial merupakan salah satu peraturan daerah yang sudah cukup lama belum direvisi. Padahal, sejumlah regulasi yang lebih tinggi telah mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam penerapannya.
Menurut Anwar, banyak ketentuan dalam perda tersebut yang perlu diselaraskan dengan perkembangan terbaru peraturan perundang-undangan. Bahkan, sejumlah kalangan sebelumnya telah menyampaikan masukan secara langsung agar DPRD Kota Batam segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketertiban Sosial.
Salah satu masukan tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa Universitas Putera Batam (UPB) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi IV DPRD Kota Batam pada 23 Juni 2026.
Anwar menegaskan, Pansus terbuka terhadap berbagai masukan dan saran dari masyarakat guna menyempurnakan Ranperda tersebut. Dengan demikian, regulasi yang nantinya ditetapkan diharapkan tidak hanya selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita siap menerima masukan dari masyarakat untuk menyempurnakan Ranperda ini agar nantinya dapat diterapkan di tengah masyarakat,” tegas Anwar.
Melalui pembahasan bersama Pemko Batam dan pelibatan berbagai elemen masyarakat, Pansus berharap revisi regulasi tersebut dapat menghasilkan aturan yang komprehensif sekaligus menjadi landasan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat di Kota Batam. [adv]
