DHARMASRAYA, DURASI.co.id – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menunjukkan komitmennya dalam merespons cepat persoalan infrastruktur yang dikeluhkan masyarakat, terutama terkait kerusakan jalan akibat pemakaian yang melebihi kapasitas. Apalagi, saat ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya belum dapat menganggarkan pemeliharaan infrastruktur karena kebijakan efisiensi anggaran.
Pada Senin, 26 Mei 2025, Pemkab Dharmasraya menggelar pertemuan bertajuk Diskusi Strategis Komitmen Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta, yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam forum tersebut, Bupati Annisa menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usahanya, termasuk kerusakan jalan di sekitar area operasional.
Ia menyebut, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. Karena itu, ketiganya harus bersinergi dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.
“Ada pemahaman yang kurang tepat bahwa pemerintah harus berdiri di satu sisi saja. Padahal baik perusahaan maupun warga adalah bagian dari masyarakat Dharmasraya yang harus dilayani secara adil, karena keduanya sama-sama berkontribusi terhadap pembangunan,” sebutnya.
Namun, ia juga menekankan bahwa perusahaan, sebagai bagian dari masyarakat yang dianggap lebih mapan, semestinya mengambil porsi tanggung jawab yang lebih besar terhadap pembangunan.
Sejumlah perusahaan besar turut hadir dalam pertemuan tersebut. PT Incasi Raya mengirimkan perwakilannya, yakni Kenedi selaku kuasa direksi dan Monofri dari bagian humas. PT DSL diwakili oleh Rahma Siregar sebagai kuasa direksi dan Wahyu Sinaga selaku kepala tata usaha. Dari PT X Dareh, hadir Direktur Teddy Deska Putra bersama admin Valdino. Sementara itu, PT DL diwakili oleh humasnya, Zulkifli. Perwakilan PT HKI, Kolber S hadir dari bagian OPH. Adapun dari PT BRM, hadir Fahmi sebagai manajer head office, Angga dari bagian humas, Enrico dari bagian legal, serta staf bernama Andri.
Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Pertama, perusahaan bertanggung jawab dalam menangani dampak lingkungan, khususnya kerusakan jalan akibat kendaraan operasional. Kedua, seluruh perusahaan diminta segera melengkapi perizinan seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan izin lainnya. Ketiga, khusus perusahaan di sektor perkebunan, diminta untuk melaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) sebagai bentuk komitmen terhadap pertanian berkelanjutan.
Selain itu, Bupati Annisa menyampaikan bahwa Pemkab Dharmasraya akan mempercepat proses penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan-perusahaan terkait sebagai landasan hukum pelaksanaan kontribusi sosial dan infrastruktur.
Dengan mengedepankan dialog, sinergi, dan tindakan nyata, Annisa berharap perusahaan tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Dharmasraya.
Pertemuan ini turut dihadiri Plt Sekretaris Daerah Yefrinaldi, Kepala Dinas PMPTSP Naldi sebagai leading sector, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait lainnya. [Robi]
