DHARMASRAYA, DURASI.co.id – Usulan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pendirian Sekolah Rakyat (SR) akhirnya disetujui. Pembangunan sekolah ini merupakan program nasional dari Kementerian Sosial RI dengan nilai minimal Rp200 miliar.
“Sekolah rakyat ini jatah Provinsi Sumatera Barat, lalu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur meletakkan SR ini di Dharmasraya. Alhamdulillah, pihak kementerian juga setuju,” kata Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani.
Kepastian tersebut diperoleh setelah Bupati Annisa bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, di Jakarta, Rabu (8/10).
Bupati Annisa menjelaskan, semua persyaratan administratif dan teknis telah dinyatakan lengkap dan diterima, termasuk prinsip persetujuan penggunaan lahan milik Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung, sebagai lokasi pembangunan sekolah.
“Alhamdulillah, seluruh tahapan sudah selesai dan Dharmasraya dipastikan masuk daftar penerima program Sekolah Rakyat. Nilainya diperkirakan mencapai Rp200 miliar lebih, dan proses tender pembangunan akan dimulai tahun ini,” ujar Annisa di Jakarta.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyampaikan apresiasi atas kerja cepat Pemkab Dharmasraya. “Ini buah kolaborasi yang baik antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan kementerian. Kami akan terus mengawal agar proyek ini berjalan sesuai jadwal,” katanya.
Sekolah rakyat akan menampung sekitar 1.000 murid dengan beasiswa penuh, mulai dari asrama, makan, hingga biaya sekolah. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga prasejahtera. Dengan adanya sekolah ini, selain meningkatkan kualitas pendidikan, juga akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri yang telah memberikan kepercayaan kepada Sumbar untuk program Sekolah Rakyat ini. Terima kasih juga kepada Uda Wagub Vasko yang telah membantu agar SR ini dibangun di Dharmasraya,” kata Annisa.
Bupati Annisa menambahkan, Gubernur Mahyeldi dan Wagub Vasko telah menunjukkan komitmen pemerataan pembangunan. Dengan meletakkan pembangunan SR di Dharmasraya, artinya provinsi peduli terhadap daerah pinggiran.
“Di daerah seperti Dharmasraya, akses pendidikan sangat terbatas, bahkan lembaga bimbingan belajar saja tidak ada. Dengan adanya SR yang menggunakan sistem boarding dan menyediakan seluruh fasilitas secara gratis, hal ini akan membantu percepatan pembangunan sumber daya manusia di Dharmasraya khususnya dan Sumbar secara umum,” tutup Bupati Annisa.
Penulis: Sonia
Editor: Aliman
