SIMEULUE, DURASI.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue menggelar rapat pimpinan perdana tahun 2026 pada Selasa, 6 Januari 2026.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Simeulue, Rasmanudin Rahamin, dengan agenda utama mengevaluasi capaian kinerja tahun 2025 serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah dan nasional.
Dalam rapat tersebut, pimpinan DPRK menyoroti masih banyaknya kewajiban keuangan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang tertunda, khususnya terkait anggaran rutin pegawai, PPPK, petugas kebersihan (CS), serta aparat desa. Selain itu, rapat juga mengevaluasi sejumlah kegiatan pembangunan yang belum rampung hingga akhir tahun anggaran 2025.
“Saya meminta seluruh komisi di DPRK Simeulue untuk segera melaksanakan rapat kerja dengan SKPK mitra masing-masing,” tegas Rasman dalam rapat tersebut.
Ia menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan melalui evaluasi progres kegiatan, baik yang bersumber dari APBK, APBA, maupun APBN.
“Kita awasi dengan melakukan evaluasi progres kegiatan, dari mana pun sumber dananya, baik yang bersumber dari APBK maupun non-APBK. Mari kita kawal agar anggaran yang telah diberikan oleh negara benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ketua DPRK juga mengingatkan seluruh pihak pelaksana kegiatan agar bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai moral.
“Kami meminta agar pihak pelaksana bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan hati nurani,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut dari rapat pimpinan tersebut, DPRK Simeulue menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah proyek pembangunan yang dibiayai melalui APBK dan APBN dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah pada tahun anggaran berjalan.
“Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh proyek berjalan sesuai perencanaan serta memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Proyek-proyek yang menjadi perhatian meliputi pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, serta fasilitas publik lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan, pengawasan akan dilaksanakan melalui rapat kerja dengan OPD terkait, evaluasi dokumen pelaksanaan kegiatan, serta peninjauan langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian antara realisasi anggaran dan progres fisik pekerjaan.
DPRK Simeulue juga mengimbau peran aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan. Laporan dan masukan dari masyarakat dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif.
“Pengawasan terhadap pelaksanaan APBK, APBA, dan APBN akan terus dilakukan secara konsisten demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik di Kabupaten Simeulue,” tukasnya. [Dahman Efendi]
