BENGKALIS, DURASI.co.id – DPRD Kabupaten Bengkalis mendorong PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) memperkuat infrastruktur kelistrikan di sejumlah wilayah yang masih mengalami keterbatasan tiang, transformator (trafo), serta peralatan pendukung lainnya.
Upaya tersebut dibahas Komisi III DPRD Bengkalis dalam audiensi bersama jajaran PLN UID Riau-Kepri di Pekanbaru, Kamis (23/7/2026). Pertemuan ini sekaligus menjadi forum untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait pelayanan dan keandalan pasokan listrik.
Rombongan DPRD Bengkalis dipimpin Wakil Ketua III Misno dan didampingi Ketua Komisi III Sanusi. Kedatangan mereka diterima Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Sigit Fanani, bersama jajarannya.
Dalam audiensi tersebut, kedua pihak membahas kondisi kelistrikan di Kabupaten Bengkalis, mulai dari keandalan pasokan, percepatan pelayanan pelanggan, hingga kebutuhan pengembangan jaringan dan infrastruktur listrik di sejumlah daerah.
Wakil Ketua III DPRD Bengkalis, Misno, mengatakan masih terdapat wilayah permukiman yang membutuhkan tambahan tiang listrik, trafo, dan sarana penunjang lainnya.
Ia mengapresiasi sejumlah program PLN yang dinilai dapat membantu memperluas akses listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya teraliri listrik.
“Kami sangat mengapresiasi sejumlah program PLN, seperti Program Listrik Desa, Program Bantuan Pasang Baru Listrik (PBBL), pembangunan dan penguatan jaringan gardu distribusi, jaringan tegangan menengah (JTM), serta jaringan tegangan rendah (JTR). Mudah-mudahan dengan adanya program tersebut dapat memudahkan masyarakat di daerah pedalaman yang belum dialiri listrik agar segera mendapatkan aliran listrik,” ungkap Misno.
Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, menilai sektor ketenagalistrikan memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, keterbatasan daya di sejumlah daerah perlu menjadi perhatian agar kebutuhan energi dapat terpenuhi secara optimal.
“Kami berharap komunikasi yang telah terjalin antara DPRD dan PLN dapat terus diperkuat sehingga berbagai kebutuhan dan harapan masyarakat terkait pelayanan kelistrikan dapat ditindaklanjuti secara bertahap,” harap Sanusi.
Sementara itu, Sigit Fanani menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, komunikasi antara PLN dengan pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk memperoleh masukan langsung mengenai kondisi pelayanan kelistrikan di lapangan.
“Bagi PLN, komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat. Kami mengapresiasi berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan dalam audiensi ini karena menjadi bekal bagi PLN untuk terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan dan kualitas pelayanan di Kabupaten Bengkalis,” ujar Sigit.
Sejumlah anggota Komisi III juga menyampaikan persoalan infrastruktur kelistrikan di daerah pemilihan masing-masing. Adihan, Rosmawati Sinambela, dan Joner L Tobing menyoroti kebutuhan pembangunan tiang listrik di Kecamatan Pinggir, Talang Muandau, Mandau, dan Bathin Solapan.
Mereka berharap keluhan masyarakat di wilayah tersebut dapat segera ditindaklanjuti PLN UID Riau dan Kepulauan Riau sehingga keterbatasan infrastruktur tidak lagi menghambat pelayanan listrik kepada masyarakat.
Anggota Komisi III, Fakhtiar Qadri, turut menyampaikan kondisi kelistrikan di Kecamatan Bantan. Ia mengatakan sejumlah desa di wilayah tersebut masih mengalami pemadaman listrik yang diduga berkaitan dengan keterbatasan daya.
Menanggapi hal itu, Zulhendri menjelaskan bahwa sistem kelistrikan di Kecamatan Bantan masih membutuhkan pengaturan beban untuk menjaga kestabilan tegangan. Adapun rencana pembangunan jaringan kabel bawah laut yang diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik di wilayah tersebut masih dalam tahap usulan.
Persoalan pasokan listrik juga disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sahat Marganda Tobing. Ia menyoroti kondisi di Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, yang masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik.
Sahat meminta PLN menjelaskan langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut agar kebutuhan listrik masyarakat di wilayah tersebut dapat terpenuhi dengan lebih baik.
General Manager PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Didik Wicaksono, menegaskan pentingnya kolaborasi antara PLN, pemerintah daerah, dan DPRD dalam meningkatkan kualitas pelayanan kelistrikan.
“Sinergi dengan pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam upaya PLN menghadirkan layanan kelistrikan yang semakin andal. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Didik.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara DPRD Bengkalis dan PLN dalam menindaklanjuti kebutuhan infrastruktur serta berbagai persoalan kelistrikan yang disampaikan masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. [dil]
