BOGOR, DURASI.co.id – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal menyampaikan bahwa berkenaan dengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) khususnya yang berkaitan dengan pengadaan alat tulis kantor (ATK), dari audit BPK ditemukan hal-hal yang tidak sesuai.
“Potensi kerugian sedang dilakukan pendalaman pada sekolah yang diaudit, dan pembinaan kami lakukan secara menyeluruh,” ujar Bambang Widodo Tawekal kepada Durasi.co.id, Minggu (16/6/2024).
Lebih lanjut Kadisdik mengatakan, sesuai dengan langkah Pemkab Bogor juga akan menuntaskan rekomendasi yang diberikan BPK.
“Bila terbukti melakukan pelanggaran di satuan pendidikan, tentu ada sanksi terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti menyalahgunakan kewenangan,” imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat menemukan potensi kerugian negara dari penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2023.
Potensi kerugian negara itu berasal dari pengadaan menggunakan dana BOS oleh sekolah-sekolah di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
“Masalah dana BOS yang kaitan dengan pengadaan ATK gitu-gitu, kemudian diaudit oleh BPK, ada hal-hal yang memang tidak sesuai,” ungkap Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Suryanto kepada wartawan, Kamis (13/6/2024).
Pemerintah Kabupaten Bogor telah menugaskan para kepala sekolah untuk bertanggung jawab mengenai dugaan penyalahgunaan dana BOS tersebut.
“Kalau itu memang menjadi kerugian negara tercatat ada kerugiannya harus dikembalikan, harus bertanggung jawab,” kata dia.
Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Nina Nurmasari saat dikonfirmasi, Sabtu (15/6/2024) mengatakan, bahwa dirinya sedang cuti menunaikan ibadah haji.
“Maaf sedang cuti ibadah haji,” kata Nina Nurmasari. (Zef/Red)
