BENGKALIS, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis memperkuat komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba melalui Focus Group Discussion (FGD) pembentukan Unit Layanan Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (ULT P4GN) di Ruang Rapat Kesbangpol Bengkalis, Selasa (5/5/2026).
FGD tersebut dipimpin Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso sebagai langkah memperkuat sinergi lintas instansi dalam penanganan narkoba di daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bengkalis Suwarto mengatakan pembentukan ULT P4GN merupakan hasil kolaborasi perangkat daerah dan instansi vertikal. Menurutnya, dukungan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Polres Bengkalis, Kodim 0303 Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, hingga dinas teknis lainnya sangat diperlukan, terutama dalam menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) yang akan bertugas secara bergilir di sekretariat ULT P4GN Bengkalis.
Suwarto menjelaskan operasional ULT akan didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola Kesbangpol Bengkalis, dengan rencana penguatan pembiayaan pada 2027. Ia menambahkan keberadaan ASN di sekretariat penting untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat yang terdampak penyalahgunaan narkoba.
Sementara itu, Bagus Santoso menegaskan pembentukan ULT menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan, termasuk melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD). Menurutnya, persoalan narkoba saat ini semakin kompleks sehingga memerlukan penanganan terpadu, berkelanjutan, dan berbasis tindakan nyata.
Ia mengatakan Kabupaten Bengkalis memiliki tantangan geografis yang cukup besar karena banyaknya jalur perlintasan, termasuk pelabuhan tidak resmi yang rawan dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkoba dari luar negeri. Kondisi tersebut, kata dia, diperparah dengan faktor ekonomi masyarakat pesisir yang kerap dimanfaatkan jaringan internasional untuk peredaran gelap narkotika.
Selain itu, Bagus juga menyoroti masih tingginya angka penyalahgunaan narkoba di tingkat nasional maupun global, serta lemahnya efek jera terhadap pelaku, termasuk di lembaga pemasyarakatan yang masih menjadi titik rawan peredaran narkoba. Ia menekankan pentingnya integritas seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum, dalam upaya pemberantasan narkoba.
“Tidak boleh ada kompromi. Siapa pun yang terlibat, baik pengguna, kurir, maupun bandar harus ditindak tegas sesuai hukum. Penanganan narkoba harus transparan, adil, dan tidak merugikan masyarakat agar kepercayaan publik kembali terbangun,” ujarnya.
Menutup arahannya, Bagus mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan pemberantasan narkoba sebagai komitmen bersama. Ia berharap kehadiran ULT P4GN dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi guna menyelamatkan generasi muda Bengkalis dari ancaman narkoba.
FGD tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif untuk menyatukan pandangan dan merumuskan langkah konkret percepatan pembentukan ULT P4GN di Kabupaten Bengkalis.
Turut hadir Tim Percepatan Pembangunan Bengkalis Mustafa Kamal dan Yuhelmi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bengkalis Ismail, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Bengkalis Nurkamarzaman, Sekretaris Dinas Kesehatan Bengkalis Akna Juita, serta perwakilan perangkat daerah yang tergabung dalam ULT P4GN Bengkalis. [inf]
