BENGKALIS, DURASI.co.id – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Pulau Bengkalis kembali dikeluhkan masyarakat. Perwakilan dari 20 desa yang berada di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengambil langkah nyata agar distribusi BBM dapat menjangkau warga desa yang selama ini bergantung pada pelansir.
Menurut warga, penerapan skema subpenyalur untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T) dinilai menjadi solusi yang layak diterapkan di Pulau Bengkalis. Mereka menilai kondisi geografis daerah tersebut masih menyulitkan akses masyarakat terhadap distribusi BBM.
Salah seorang perwakilan desa, Ujang, mengatakan masyarakat hanya menginginkan kemudahan memperoleh BBM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk mencari keuntungan.
“Tolonglah kami, kami bukan mau kaya, hanya untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari,” ujar Ujang, Kamis (25/6/2026).
Warga juga mencontoh kebijakan yang pernah diterapkan di Aceh ketika terjadi bencana. Saat itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyetujui permohonan Pemerintah Aceh untuk sementara waktu membebaskan penggunaan barcode dalam pembelian BBM bersubsidi.
Persetujuan tersebut tertuang dalam surat balasan BPH Migas Nomor T631-MG.05/BPH/2025 sebagai tindak lanjut atas permohonan Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf. Melalui kebijakan itu, pengisian solar subsidi dan Pertalite di wilayah terdampak bencana dapat dilakukan secara manual.
Berangkat dari kebijakan tersebut, masyarakat Pulau Bengkalis berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan solusi serupa agar distribusi BBM di daerah mereka menjadi lebih mudah.
Warga lainnya, Udin, mengatakan Pulau Bengkalis termasuk kawasan 3T. Padahal, Kabupaten Bengkalis dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Provinsi Riau dengan sebagian wilayahnya berada di Wilayah Kerja Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan.
“Kalau kami ini penimbun minyak, kami siap ditangkap. Kami hanya untuk keperluan keluarga sehari-hari, bukan untuk kaya bang,” katanya dengan nada bergetar, Selasa (30/6/2026).
Ia berharap BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta instansi terkait dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat desa untuk memperoleh BBM.
“Namun demikian, dengan harapan kami kepada BPH Migas, Bupati Kabupaten Bengkalis, Pemkab maupun dinas terkait, permudahlah kami,” ucapnya.
Selain kelangkaan pasokan, masyarakat juga mengeluhkan panjangnya antrean di SPBU. Rohani, salah seorang warga, mengaku lebih memilih membeli BBM dari pelansir karena dinilai lebih praktis dibanding harus mengantre berjam-jam.
“Kami sebenarnya tidak tahan antre di SPBU, Bang. Terpaksa saja. Maunya kami lebih cepat beli di penjual pinggir jalan (pelansir). Walaupun selisih harganya seribu atau dua ribu rupiah, kami tetap pilih beli di pelansir,” tuturnya.
Rohani berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan distribusi BBM yang terus dikeluhkan masyarakat Pulau Bengkalis.
“Abang coba lihat sekarang ini, seberapa panjang kami antre. Panas-panasan kami. Kami berharap juga, di kepemimpinan Bupati kita, Ibu Kasmarni, bisa menindaklanjuti keluhan kami masyarakat di Pulau Bengkalis ini,” harapnya. [dl]
