PRINGSEWU, DURASI.co.id – Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Way Sekampung menegaskan arah transformasi perusahaan dengan menempatkan tata kelola yang baik, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kontribusi terhadap pembangunan Kabupaten Pringsewu. Salah satu indikator keberhasilan transformasi tersebut diwujudkan melalui kemampuan perusahaan menghasilkan dividen yang disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai pemegang saham.
Direktur Perumdam Way Sekampung, Muhammad Hatta, mengatakan bahwa BUMD tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai penyelenggara layanan publik. Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas, perusahaan daerah juga dituntut memiliki kapasitas finansial yang sehat agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Menurut Hatta, orientasi tersebut menjadi bagian dari paradigma pengelolaan perusahaan modern yang mengedepankan keseimbangan antara fungsi pelayanan publik (public service obligation) dan keberlanjutan usaha (business sustainability).
“Perumdam Way Sekampung memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan air minum yang berkualitas kepada masyarakat. Di sisi lain, kami juga berkomitmen meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu memberikan dividen kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ujar Hatta, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa strategi peningkatan kinerja perusahaan dilakukan melalui optimalisasi proses bisnis, penguatan efisiensi operasional, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing perusahaan sekaligus menjaga kesehatan keuangan dalam jangka panjang.
Bagi Perumdam Way Sekampung, dividen bukan sekadar distribusi laba kepada pemilik modal. Lebih dari itu, dividen dipandang sebagai mekanisme yang memperlihatkan kemampuan perusahaan daerah mengonversi kinerja operasional menjadi manfaat fiskal yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperluas ruang pembangunan.
Dalam perspektif tersebut, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan daerah mampu menjalankan fungsi ekonominya secara optimal tanpa mengabaikan kualitas pelayanan publik.
Hatta menilai bahwa keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari besarnya aset atau jumlah pelanggan, tetapi juga dari kemampuan membangun kepercayaan publik melalui transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam menghasilkan kinerja yang sehat.
Karena itu, Perumdam Way Sekampung akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu serta berbagai pemangku kepentingan guna mendorong inovasi pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas manfaat ekonomi perusahaan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Hatta juga menanggapi berbagai rumor yang berkembang mengenai kondisi perusahaan. Menurutnya, informasi tersebut tidak mencerminkan kondisi faktual Perumdam Way Sekampung.
Ia menegaskan bahwa perusahaan hingga kini berada dalam kondisi yang sehat dengan indikator kinerja yang terus menunjukkan perkembangan positif. Capaian tersebut, kata dia, tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BUMD.
“Semoga informasi ini dapat menepis rumor yang berkembang di masyarakat yang bertujuan melemahkan Perumdam. Kinerja Perumdam Way Sekampung berada pada jalur yang baik dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Karena itu, sudah sewajarnya hasil usaha perusahaan dapat dikembalikan kepada daerah melalui dividen sebagai kontribusi nyata terhadap pembangunan,” kata Hatta.
Ke depan, Perumdam Way Sekampung menargetkan penguatan kapasitas korporasi secara berkelanjutan melalui inovasi, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan tata kelola yang adaptif. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan berharap mampu memperkokoh posisinya sebagai BUMD yang tidak hanya andal dalam pelayanan air minum, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan fiskal dan pembangunan daerah. [Davit]
