DHARMASRAYA, DURASI.co.id – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sebesar Rp103,43 miliar. Anggaran yang dialokasikan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut diperuntukkan bagi peremajaan kebun sawit rakyat selama periode 2025–2026.
Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp103.425.948.000. Melalui program ini, para pekebun memperoleh bantuan sebesar Rp60 juta per hektare untuk mengganti tanaman kelapa sawit yang sudah berusia tua dan tidak lagi produktif.
Dukungan pendanaan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas perkebunan sekaligus membantu petani mengatasi tingginya biaya peremajaan tanaman.
Keberhasilan memperoleh alokasi dana tersebut tidak terlepas dari upaya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dengan BPDP selama dua tahun terakhir. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan perkebunan sawit rakyat di daerah itu.
Berdasarkan data progres PSR yang disampaikan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, program tersebut mencakup lahan seluas 1.723,7658 hektare yang tergabung dalam 17 kelompok dan kelembagaan pekebun.
Dari total luasan tersebut, pengajuan pada 2025 mencapai 579,271 hektare. Sementara itu, pada 2026 luas lahan yang diusulkan meningkat menjadi 1.144,4948 hektare.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Lasmiyati menegaskan, kesempatan mengikuti program PSR terbuka bagi seluruh petani kelapa sawit tanpa perlakuan khusus. Namun, setiap pengajuan harus memenuhi ketentuan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
“Proses pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terbuka bagi seluruh petani kelapa sawit di Kabupaten Dharmasraya untuk memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh dukungan pendanaan dari BPDP. Tentu, pengusulan tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan,” ujar Lasmiyati di Pulau Punjung, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, keterbukaan dalam proses pengusulan menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh pekebun yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang adil mendapatkan bantuan.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus melakukan pendampingan dan mempercepat penyelesaian persyaratan administrasi serta verifikasi teknis di lapangan.
Melalui program tersebut, pemerintah daerah berharap semakin banyak kebun sawit rakyat yang diremajakan sehingga produktivitas perkebunan meningkat. Dengan demikian, sektor kelapa sawit diharapkan semakin kuat dalam menopang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dharmasraya. [Sonia Chaniago]
