JAKARTA, DURASI.co.id – Pemerintah berupaya merampingkan struktur komisaris badan usaha milik negara (BUMN) di sektor perbankan agar lebih efisien dan profesional.
Menteri Koordinator (Meko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar.
“Itu memang arahan Bapak Presiden bahwa jumlah komisarisnya dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ujar Airlangga, seperti dikutip dari Setkab.go.id, Jumat (28/3/2025).
Menurut Airlangga, struktur baru ini akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Selain itu, komposisi komisaris juga tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait.
“Kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili keuangan, dan ada juga yang mewakili kementerian teknis, seperti untuk BRI yang melibatkan unsur Kementerian UMKM,” jelasnya.
Selain penyederhanaan struktur komisaris BUMN, kondisi nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Airlangga menegaskan bahwa meskipun rupiah mengalami fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat.
“Ya, rupiah seperti biasa berfluktuasi, tetapi secara fundamental tetap kuat,” ujar Airlangga menjelaskan.
Airlangga menyebutkan beberapa faktor pendukung, seperti ekspor yang kuat, cadangan devisa yang solid, serta neraca perdagangan yang positif.
Ia menambahkan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah dijalankan turut memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar.
“Kita punya ekspor yang bagus, cadangan devisa yang kuat, dan neraca perdagangan yang positif. Jadi, secara fundamental kita berada dalam kondisi baik. Selain itu, kita juga sudah melaksanakan kebijakan devisa hasil ekspor, sehingga kita tidak akan terpojok ke depan,” paparnya.
Penulis: Aliman
Editor: Indra
