PEMALANG, DURASI.co.id – Menjadi langganan banjir akibat luapan air laut dan sungai yang menyempit, masyarakat Dusun Sidomulyo, Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, merasa diabaikan oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait.
Inilah kenyataan pahit yang dialami warga Dukuh Sidomulyo, RT 01 hingga RT 08. Pendangkalan sungai yang dulunya selebar enam meter kini hanya tersisa satu meter. Akibatnya, banjir kerap terjadi hampir setiap pekan dan merusak jalur transportasi warga. Namun, ironisnya, selama tiga tahun terakhir belum ada langkah nyata dari pihak yang berwenang.
Dalam wawancara langsung di kediamannya, Selasa (29/4/2025), Waryudi, Ketua Peduli Sosial Lingkungan Desa Pesantren sekaligus warga setempat, menyuarakan kegelisahan masyarakat.
“Kami sudah tiga tahun bertahan dalam keadaan ini. Banjir bukan lagi lima tahunan, tapi bisa tiap pekan. Rumah terendam, jalan rusak, dan air laut masuk lewat sungai yang dangkal. Tapi mana pemerintah Kabupaten Pemalang? Jangan hanya bicara. Tindakan itu yang kami butuhkan,” ujarnya.
Pendangkalan sungai memperparah abrasi laut dan merusak akses jalan. Ketika rob datang, air tak punya ruang mengalir. Akibatnya, permukiman warga terendam hingga dua meter. Jalur ekonomi lumpuh. Warga pun terpaksa bergotong royong, sementara pemerintah hanya hadir dalam wacana.
Musim kemarau 2025 seharusnya menjadi waktu emas untuk normalisasi. Namun hingga kini, belum ada satu pun alat berat yang bekerja di lokasi. Warga khawatir jika hujan kembali turun tanpa adanya penanggulangan awal, desa mereka akan kembali dilanda banjir karena tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk Desa Pesantren, Dukuh Sidomulyo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.
“Kami bukan tidak peduli. Kami siap bantu jika pemerintah juga turun tangan dalam menangani pendangkalan di desa kami. Sampai kapan masyarakat dibiarkan sendiri? Di mana dinas terkait?” tegas Waryudi.
Pemerintah desa disebut belum transparan dalam menyampaikan aspirasi ke tingkat kabupaten. Informasi pun terputus di tengah jalan. Padahal, permasalahan ini tak bisa ditangani satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan aktif dari dinas terkait yang berwenang atas pengelolaan sungai, lingkungan, dan infrastruktur.
Waryudi menyebut warga siap bergotong royong, asalkan ada dukungan nyata dari pemerintah. Musim kemarau adalah waktu strategis untuk pengerukan dan normalisasi, sebelum musim hujan kembali datang dan memperparah kerusakan.
Warga berharap pemerintah tidak berpangku tangan sambil menunggu anggaran turun. Justru musim kemarau inilah momentum terbaik untuk mengeruk sungai, memperbaiki aliran, dan mengurangi abrasi. Jika ditunda lagi, risiko banjir akan lebih fatal dan sistem sosial-ekonomi desa akan terpuruk.
“Kalau bukan kita yang bergerak, siapa lagi? Tapi kami tidak bisa sendirian. Pemerintah harus hadir, bukan hanya dalam dokumen, tapi di lapangan,” tutup Waryudi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kabupaten Pemalang, Joko Tri Asmoro, belum merespons saat dikonfirmasi melalui pesan singkat terkait keluhan warga atas minimnya kegiatan normalisasi sungai.
Penulis: Al Assagaf
Editor: Indra
