PADANG, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya memperkuat langkah pencegahan korupsi dengan membenahi tata kelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pengadaan barang dan jasa (PBJ). Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah lembaga pengawas pemerintah.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menandatangani kesepakatan tersebut dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan itu diikuti para kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan siaran pers resmi Dinas Kominfo Kabupaten Dharmasraya, pemerintah kabupaten turut mengerahkan jajaran pejabat terkait untuk memastikan kebijakan pencegahan korupsi dapat diterapkan hingga ke tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Delegasi Dharmasraya dipimpin Sekretaris Daerah Medison, bersama perwakilan Ketua DPRD Dharmasraya, Fadli Aulia, serta sejumlah kepala OPD teknis.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, perwakilan BPKP Setya Nugraha, serta perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kegiatan ini berada di bawah arahan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Dalam kesempatan itu, Mahyeldi menekankan pentingnya konsistensi upaya pencegahan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan daerah. Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi sejak dini.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyoroti perlunya memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
APIP diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu bertindak sebagai sistem peringatan dini atau early warning system. Dengan demikian, berbagai indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dapat terdeteksi sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa prinsip antikorupsi harus diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran.
“Bagi kami di Dharmasraya, menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah janji keterbukaan yang akuntabel dan berintegritas. Komitmen tertulis ini wajib tertanam penuh di dalam aktivitas kerja harian seluruh OPD, bukan berhenti sebagai simbolisasi penandatanganan semata,” ujar Annisa, seperti dikutip dari keterangan resminya.
Bupati yang merupakan lulusan Master of Laws (LL.M) dari Columbia Law School, New York, itu mengatakan pembenahan sistem birokrasi dilakukan untuk memastikan setiap rupiah dalam anggaran daerah digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Dharmasraya.
Menurutnya, penguatan tata kelola dan pengawasan anggaran menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan postur pemerintahan yang bersih, mengakselerasi tingkat kepercayaan publik (public trust), serta menjamin keberlanjutan pembangunan daerah jangka panjang,” tegasnya. [Sonia Chaniago]
