Yudhia Perdana Sikumbang Sebut Keputusan Yayasan Rumahkan Karyawan Cacat Substansi dan Prosedural

  • Bagikan
Kuasa hukum puluhan karyawan Unisi, Dr (C) Yudhia Perdana Sikumbang SH MH CPL. (Foto: YP/Durasi.co.id)

TEMBILAHAN, DURASI.co.id – Dr (C) Yudhia Perdana Sikumbang SH MH CPL, selaku kuasa hukum puluhan karyawan Unisi yang dirumahkan sementara oleh Yayasan Tasik Gemilang (YTG) menilai surat keputusan yang dibuat Ketua Yayasan Indra Education College, Muanif Ridwan cacat subtansi dan prosedural.

Pertama, ia melihat persoalan ini bermula karena adanya perubahan Yayasan Tasik Gemilang menjadi yayasan Indra Education College, dimana hal tersebut tertuang di dalam surat Yayasan Indra Education College Nomor: 05/YIEC/II/2024 dengan perihal: dirumahkan sementara berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU-0000234.AH.01.05 Tahun 2024 tentang Persetujuan Yayasan Indra Education College dan berdasarkan permohonan notaris Rage Cikal Nugroho, SH M.kn sesuai akte 07 tanggal 10 Februari 2024 yang dibuat Oleh Notaris Rage Cikal Nugroho SH M.kn.

Dimana disebutkan karena perubahan tersebut aktivitas Yayasan Indra Education College sudah bisa menjalankan aktivitasnya dan Yayasan Tasik Gemilang yang di bawah kepemimpinan EDY Syafwannur dianggap tidak menyerahkan sarana dan prasarana seperti aset, fasilitas, dikuken, dan mengunci kantor Yayasan Tasik Gemilang tersebut.

Baca Juga :  1.068 Calon Wisudawan UMRI Ikuti Baitul Arqom

“Dimana puluhan karyawan yang dirumahkan sementara tersebut hanya karena kunci kantor Yayasan Tasik Gemilang, ini hal yang keliru, saya menilai dan menduga karyawan yang dirumahkan merupakan korban dari elit-elit konflik pengurus yayasan baru dan lama,” ujarnya, Kamis (22/2/2024).

Adapun fakta yang didapat dalam persoalan ini pertama:

  1. Bahwa puluhan karyawan yang dirumahkan ini pada awalnya di-SK-kan oleh Yayasan Tasik Gemilang yang ditanda tangani oleh Edy Syafwannur.
  2. Bahwa ketika ada perubahan yayasan gaji bulanan karyawaan tersebut tidak kunjung dibayarkan sejak Januari sampai Februari 2024 dan Desember 2023 hanya dibayarkan gaji pokok.
  3. Bahwa puluhan karyawan sudah menyurati yayasan baru yaitu Indra Education college dan dibalas pihak yayasan seperti diatas yaitu di rumahkan sementara.
Baca Juga :  Jadi Tuan Rumah Porwil XI Sumatera 2023, Riau Optimis Raih Juara Umum

“Perlu disampaikan dalam hal karyawan disebutkan dirumahkan, sering kali ada kerancuan soal istilah “dirumahkan” dan “PHK”,” katanya.

Dijelaskannya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, soal PHK jelas diatur secara definisi maupun hak dan konsekuensinya bagi pekerja. Sedangkan “dirumahkan” diatur melalui ketentuan di bawahnya, antara lain melalui surat Menteri.

“Jadi, dalam hal ini kalau memang puluhan karyawan tersebut dirumahkan yayasan harus membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, lalu juga harus ada surat peringatan dan memberi kesempatan membela diri,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikannya, yang paling prinsip yang harus diketahui tidak ada istilah “dirumahkan” sementara adanya itu istilah PHK dan dirumahkan apabila bahasa yang disebutkan melalui surat dirumahkan, sementara hal ini dapat menimbulkan ketidakpstian hukum, bagaimana mengenai gajinya status hukumnya.

Baca Juga :  Festival Pacu Jalur Masuk TOP 10 Kharisma Event Nusantara 2024

Terakhir, kata dia, karena yang membuat SK pengangkatan seluruh karyawan adalah Yayasan Tasik Gemilang yang ditanda tangani H Edy syafwannur.

“Yang mengangkat Yayasan Tasik Gemilang yang merumahkan Yayasan Indra Education Collage, pertanyaan saya apakah semua karyawan yang sudah diangkat kemaren semuanya dirumahkan sementara juga, atau hanya klien klien saya aja. Klien saya hanya meminta haknya saja. Kalau memang diberhentikan ataupun dirumahkan bayar hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan, jangan dibuat gantung begini. Jika memang hanya segelintir saja yang dirumahkan, sementara harus dijelaskan jika ada pelanggaran atau ada kebijakan dari yayasan begitu,” tandasnya. (YP)

  • Bagikan