BOGOR, DURASI.co.id – Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang (PUPR) Kabupaten Bogor saling lempar tanggung jawab atas beberapa proyek mangkrak dan temuan BPK sebesar Rp 5 miliar pada mega proyek Jalan Bojong Gede-Kemang.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Iwan Irawan ketika dikonfirmasi mengatakan dirinya bakal menanyakan kepada bidang yang bertanggung jawab.
Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Heru saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut, belum merespon.
Ketua DPD Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) Jawa Barat, Zefferi mengatakan, bahwa pihaknya telah menyurati Dinas PUPR Kabupaten Bogor terkait beberapa proyek yang mangkrak dan temuan BPK tersebut. Namun hingga saat ini belum mendapatkan balasan.
“Ini sudah melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Zefferi, Sabtu (30/12/2023).
Di sisi lain, aktivis lingkungan hidup Bogor, Sabililah mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur berdampak terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat sekitar, karena telah terjadi alih fungsi lahan.
“Secara langsung maupun tak langsung terjadi gangguan terhadap hubungan relasi antara manusia, mahluk hidup dan ekologi yang tak lagi adil dan lestari dalam kehidupan. Terjadinya penurunan kualitas oksigen akibat penebangan pohon, sumber air, degradasi lapisan tanah dan bawah tanah, sungai dan dampak pembangunan lainnya,” tegasnya.
Dijelaskannya, pembangunan infrastruktur maupun mega proyek yang ada di Bogor belum memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Menurutnya belum terlihat keseriusan dan kewajiban dijalani seperti pohon ganti pohon, sungai ganti sungai, irigasi ganti irigasi, sawah ganti sawah, hutan ganti hutan.
“Satu contoh miris, dalam giat refleksi akhir tahun ini, kami menyimak Bupati Bogor dalam sambutannya yang belum menyinggung soal pencapaian Pemkab Bogor dalam pemulihan lingkungan hidup dan hutan. Dia bersemangat menyinggung pencapaian prestasi-prestasi, penghargaan-penghargaan tebar pesona,” tutupnya. (Zef)
