PEMALANG, DURASI.co.id – Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Pemalang menuai sorotan tajam. Aliansi Pantura Bersatu menilai janji manis pasangan Anom Widiyantoro dan Nur Kholes selama kampanye hanya menjadi pemanis belaka.
Ketua Aliansi Pantura Bersatu, Eky Diantara, menyebut program 100 hari kerja tersebut gagal total. Menurutnya, program prioritas yang dijanjikan saat Pilkada 2024 belum menunjukkan tindakan nyata setelah keduanya memimpin Kabupaten Pemalang.
“Sejak dilantik pada 20 Februari lalu, Bupati dan Wakil Bupati Pemalang belum menunjukkan gebrakan yang dirasakan masyarakat. Sebagai kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, mereka seharusnya sadar bahwa tidak hanya diuji oleh janji-janji politik yang mereka lontarkan saat kampanye,” ujar Eky kepada Durasi.co.id, Senin (19/5/2025).
“Akan tetapi, mereka harus membuktikannya dengan kerja nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Adapun program prioritas Anom Widiyantoro–Nur Kholes di antaranya: seragam sekolah dan LKS gratis, jalan halus merata, revitalisasi penyediaan air bersih dari hulu ke hilir, penyediaan lapangan kerja melalui padat karya, bantuan modal usaha UMKM, Wi-Fi gratis di setiap desa, satu ambulans satu desa, jaminan ketersediaan bibit unggul dan pupuk murah, bantuan kendaraan operasional untuk pondok pesantren, insentif bagi guru honorer, TPQ, Madin, dan marbot, santunan kematian Rp3 juta, serta pembukaan akses pintu tol Sewaka.
Dalam kapasitasnya sebagai warga Pemalang, Eky menilai program 100 hari kerja sangat penting untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan tindakan cepat dan perencanaan strategis yang matang. Sebaliknya, kegagalan dalam masa awal kepemimpinan kerap terjadi ketika pemimpin terlalu sibuk mengakomodasi kepentingan politik tanpa fokus pada kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Eky kembali menegaskan bahwa program 100 hari kerja telah gagal total. Ia menyampaikan bahwa kritik ini merupakan bentuk partisipasi publik dan bagian dari proses demokrasi. Menurutnya, pengawasan terhadap pemerintahan daerah tidak bisa hanya bergantung pada DPRD saja. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah, akademisi, jurnalis, dan aktivis, memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan kepala daerah.
“Seratus hari kerja bukan sekadar simbolisme politik. Kepala daerah harus mampu membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin,” tegasnya.
“Tanpa langkah konkret, janji kampanye hanya akan menjadi retorika kosong yang semakin memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tandas Eky
Penulis: Alwi
Editor: Aliman
