CILEGON, DURASI.co.id – Menyikapi proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Provinsi Banten, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, Rian Nopandra, angkat bicara.
Terlebih, PWI Provinsi Banten yang membuka Posko Pengaduan SPMB 2025 mengakui bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerima banyak aduan dari orang tua siswa terkait sulitnya melakukan pendaftaran secara daring pada SPMB SMA/SMK Banten 2025.
“Bukan hanya aduan dari orang tua siswa yang kami terima, kami pun terus memantau sejumlah pemberitaan di media, khususnya di Provinsi Banten, yang banyak memuat keluhan para orang tua siswa terkait SPMB ini,” kata Rian Nopandra saat menjadi narasumber dalam program podcast di Media Lugas TV, Minggu (22/6/2025) malam.
Untuk itu, pihaknya telah melakukan pendataan atas seluruh aduan masyarakat yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Banten, Andra Soni. Terlebih, menurutnya, fungsi pengawasan sosial hilang dalam pelaksanaan SPMB karena laman pendaftaran hanya dapat diakses oleh calon pendaftar saja.
“Dalam waktu dekat, semua aduan masyarakat yang kami terima akan kami sampaikan kepada Gubernur Banten. Jangan sampai penerimaan siswa baru untuk jenjang SMA dan SMK di era Pak Andra Soni justru lebih buruk dari tahun lalu,” tegasnya.
Selain itu, wartawan senior yang akrab disapa Opan ini turut menyoroti sistem pada laman SPMB SMA/SMK 2025 yang dinilai lebih tertutup dibandingkan tahun sebelumnya, yang saat itu masih bernama PPDB. Data terkait prestasi dan domisili terkesan sumir dan tidak gamblang, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat, khususnya para orang tua siswa.
“Kalau sekarang, penerimaan siswa baru melalui laman itu dinilai banyak pihak lebih tertutup dibandingkan tahun lalu. Pada 2024, semua masyarakat bisa mengakses atau memantau melalui laman, tetapi tahun ini hanya calon siswa saja yang bisa mengakses. Persoalan ini harus dijawab oleh Pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi,” bebernya.
Menyikapi persoalan pendidikan tersebut, PWI Provinsi Banten juga masih menerima informasi mengenai praktik titip-menitip calon siswa oleh sejumlah pihak agar dapat diterima di sekolah tujuan.
“Banyak, dan kami masih terus mendengarnya. Kami akan pantau dan sikapi hal ini. Jangan sampai siswa yang berprestasi atau layak justru menjadi korban dari sistem titip-menitip ini. Kami juga meminta kepada para wartawan yang tergabung dalam PWI Banten agar melakukan investigasi jika mereka mendengar isu tersebut,” ucap Opan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya kesulitan yang dialami sejumlah wartawan dalam menghubungi pihak sekolah, baik kepala sekolah maupun ketua panitia SPMB, saat mencari informasi mengenai proses SPMB 2025. Hal ini, menurutnya, akan menjadi bahan diskusi dengan pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan.
“Ya, semua ini akan kami sampaikan kepada Gubernur Banten. Kami ingin agar aspirasi masyarakat didengar. Termasuk soal transparansi, kalau memang ingin terbuka, mengapa pihak sekolah masih tertutup terhadap wartawan yang ingin mendapatkan informasi,” tandasnya. [Aliman]
