PEMALANG, DURASI.co.id – Terjadi penumpukan sampah di beberapa wilayah Kabupaten Pemalang yang menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi serupa juga terjadi di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Desa Mengori, Kecamatan Pemalang. Tumpukan sampah yang tak kunjung diangkut menjadi bukti bahwa Kabupaten Pemalang kembali mengalami darurat sampah.
Warga berharap Pemerintah Daerah Pemalang segera mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun, sejumlah upaya yang telah dilakukan selama ini dinilai tidak efektif, bahkan dianggap hanya menghamburkan anggaran.
Beberapa program yang dianggap tidak efektif di antaranya pengadaan Mesin Motah (mesin pemusnah sampah) yang dinilai sebagai solusi instan yang dilirik pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya mesin ini kerap mengalami kerusakan dan menimbulkan biaya operasional yang cukup tinggi. Kapasitas mesin juga dinilai tidak sebanding dengan volume timbulan sampah harian serta berpotensi menimbulkan emisi udara.
Optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di Surajaya juga dinilai belum maksimal. TPST yang seharusnya menjadi solusi dapat lumpuh apabila sampah yang masuk belum terpilah. Tanpa sistem pemilahan yang baik, TPST berpotensi hanya berfungsi layaknya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan metode sewa lahan desa untuk mengubur sampah. Cara ini dinilai sebagai langkah mundur dalam tata kelola lingkungan dan berpotensi menimbulkan pencemaran.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB) Alwi Assegaf berharap DPRD Kabupaten Pemalang bersama elemen masyarakat mendorong audit terhadap anggaran persampahan dalam dua tahun terakhir. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh terkait penggunaan anggaran yang dinilai belum memberikan hasil maksimal.
“Tumpukan sampah di Desa Mengori merupakan alarm keras bagi pemerintah kabupaten,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, kebijakan instan seperti pembelian mesin tanpa kajian matang atau sekadar menyewa lahan untuk mengubur sampah harus segera dihentikan. Ia berharap ada kebijakan baru yang menerapkan manajemen persampahan terintegrasi, transparan, dan berwawasan lingkungan.
“Pemalang harus segera berbenah sebelum krisis sampah ini berubah menjadi bencana kesehatan masyarakat,” katanya. [Prapto]
