Predikat WTP Jadi Modal Karimun Menarik Investasi dan Ciptakan Lapangan Kerja

Bupati Karimun Iskandarsyah (kiri) usai menerima opini WTP dari BPK atas LKPD Kabupaten Karimun TA 2025. (Foto: Diskominfo)

KARIMUN, DURASI.co.id – Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Karimun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak hanya dimaknai sebagai capaian administrasi semata. Bupati Karimun, Iskandarsyah, melihat penghargaan tersebut sebagai fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha dan menarik investasi ke daerah.

Menurut Iskandarsyah, opini WTP harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan. Ia ingin capaian tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah dijalankan secara transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian bagi para investor.

“Kami tidak sudi WTP hanya menjadi pajangan berbingkai di lemari kantor. Kami ingin investor dunia melihat WTP ini sebagai garansi mutlak bahwa setiap rupiah di Karimun dikelola dengan presisi, sangat transparan, dan bersih dari biaya siluman,” ujar Iskandarsyah.

Baca Juga :  Gubernur Kepri Tegaskan Dua Agenda Strategis Nasional Harus Berjalan Baik

Ia menilai, dalam iklim persaingan ekonomi yang semakin ketat, faktor kepercayaan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, integritas pengelolaan keuangan daerah harus mampu diterjemahkan menjadi keyakinan bahwa Karimun merupakan wilayah yang aman dan menjanjikan untuk berinvestasi.

Bagi Iskandarsyah, opini WTP tidak lagi sekadar mencerminkan ketertiban administrasi dan pelaporan keuangan. Lebih dari itu, penghargaan tersebut harus menjadi simbol hadirnya birokrasi yang profesional, patuh terhadap aturan, serta mampu memberikan kepastian hukum dan usaha.

Pandangan tersebut kemudian diterapkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kabupaten Karimun mengarahkan penggunaan anggaran agar lebih produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan daya saing daerah.

Baca Juga :  DPRD Inhil Gelar RDP Bersama Pemkab dan AWI: Sinergi Pers-Pemerintah untuk Perbaikan Daerah

Fokus pembangunan tidak lagi hanya pada kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas industri, investasi, dan kelancaran sistem logistik.

Iskandarsyah mengatakan, setiap program pembangunan kini harus memiliki nilai strategis yang jelas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu indikatornya adalah sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan daya tarik Karimun sebagai tujuan investasi, terutama karena posisinya yang berada di kawasan strategis Selat Malaka.

Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun berupaya menghadirkan iklim usaha yang lebih kondusif. Tidak hanya mengandalkan keunggulan geografis, tetapi juga menawarkan tata kelola pemerintahan yang kredibel dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

“Predikat WTP adalah gerbang utama pembuka kepercayaan. Sekarang kami membuka gerbang itu seluas-luasnya untuk menyambut badai investasi yang akan meledakkan ketersediaan lapangan kerja dan mengubah total wajah ekonomi masyarakat Karimun,” tegasnya.

Baca Juga :  Diskominfo Kepri dan Polda Bangun Kolaborasi Digital Dukung Ketahanan Pangan Maritim

Melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pembangunan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Karimun berharap dapat memperkuat posisinya sebagai daerah tujuan investasi yang kompetitif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. [adv]