BENGKALIS, DURASI.co.id – Masyarakat Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, khususnya warga Desa Pematang Duku, Ketam Putih, dan sejumlah desa lainnya, mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi ini diperparah dengan larangan penjualan BBM oleh pengecer. Sementara itu, jarak tempuh warga menuju stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) cukup jauh.
Warga mengaku harus mengantre selama berjam-jam dan menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk mendapatkan BBM. Kondisi tersebut memicu keluhan masyarakat, terutama terkait kebijakan yang melarang pengecer menjual BBM.
Sales Branch Manager Pertamina, Moh Riza Rahmat Syah, mengungkapkan bahwa penyaluran BBM jenis Pertalite harus mengikuti regulasi yang berlaku. Ketentuan tersebut mengacu pada aturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
“Untuk penyaluran BBM di SPBU, itu bukan wewenang kami. Pertamina hanya menyalurkan BBM ke SPBU. Untuk solusi jangka panjang di luar penyaluran melalui SPBU, kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait guna mengusulkan program BBM Satu Harga di kecamatan atau wilayah yang belum memiliki SPBU,” ujar Moh Riza kepada media ini, Kamis (29/10/2026) sore.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah lokasi atau wilayah yang belum memiliki SPBU.
Selain itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah menambah jam operasional SPBU, khususnya untuk pelayanan Pertalite, guna meningkatkan ketersediaan pasokan BBM di Pulau Bengkalis.
“Untuk pengecer BBM di Pulau Bengkalis, itu bukan kapasitas Pertamina,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis, Zulpan, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan memastikan ketersediaan kuota BBM di SPBU, khususnya di Pulau Bengkalis, agar tersedia setiap hari.
Terkait masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU, ia mengaku memahami kesulitan yang dihadapi warga. Namun, berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, masyarakat harus mendapatkan BBM melalui SPBU.
Zulpan menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyosialisasikan skema yang ditetapkan BPH Migas kepada seluruh camat dan kepala desa di Kabupaten Bengkalis.
Menurutnya, terdapat beberapa skema yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pertama, pembuatan akun XStar yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti sektor perikanan dan perkebunan. Pelaku usaha mikro juga dapat mengajukan akun XStar sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
Selain itu, terdapat skema penyaluran melalui subpenyalur dan program BBM Satu Harga yang diatur oleh BPH Migas.
Zulpan mengatakan, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur pembukaan kembali penjualan BBM melalui pengecer.
“Yang jelas, pemerintah pusat membuat aturan agar BBM subsidi tidak disalahgunakan dan penyalurannya tepat sasaran,” jelasnya.
Di sisi lain, seorang warga Desa Air Putih bernama Ari mengungkapkan bahwa sulitnya mendapatkan Pertalite telah mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Dengan wajah berkeringat, ia menuturkan bahwa rutinitas yang sebelumnya dianggap biasa kini berubah menjadi persoalan.
Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada kendaraan, kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite dapat menimbulkan dampak yang lebih besar.
Situasi ini menunjukkan bahwa BBM bukan sekadar komoditas energi. Ketersediaannya berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.
“Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru habis di jalan karena harus mengantre sangat panjang dan melelahkan,” ujar Ari dengan nada kesal saat ditemui di salah satu SPBU.
Ari mengatakan, persoalan kelangkaan BBM di Pulau Bengkalis kerap terjadi. Ia pun meminta Pertamina, BPH Migas, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar memberikan izin kepada pengecer untuk kembali menjual Pertalite seperti sebelumnya.
“Kesalnya, waktu yang hilang untuk mencari BBM dapat mengganggu aktivitas, termasuk mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Yang penting pengecer boleh menjual BBM. Berapa pun harga ecerannya tetap kami beli, asalkan tidak harus berjam-jam mengantre,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ari meminta BPH Migas agar tidak hanya beraktivitas di pusat, tetapi juga sesekali turun langsung ke Pulau Bengkalis untuk melihat kondisi nyata masyarakat yang harus mengantre panjang demi mendapatkan seliter Pertalite.
“Kesulitan mendapatkan BBM menjadi pengingat bahwa masyarakat membutuhkan langkah antisipasi, bukan hanya respons setelah masalah muncul,” sebut Ari.
Keluhan serupa disampaikan Herman, warga Desa Kelemantan Barat. Ia mengatakan bahwa masyarakat di desanya harus menempuh jarak lebih dari 20 kilometer untuk mendapatkan BBM. Bahkan, warga yang hanya mengandalkan sepeda motor untuk mengantar anak ke sekolah maupun pergi bekerja terpaksa mengatur ulang perjalanan akibat sulitnya memperoleh bahan bakar.
“Kalau harus menunggu SPBU dibangun di desa kami, kapan selesainya dan siapa yang akan membangun SPBU tersebut? Intinya, tolong izinkan pengecer menjual BBM seperti biasa agar kami tidak perlu menempuh jarak cukup jauh menuju SPBU,” ujar Herman.
Ia juga mengkhawatirkan kondisi warga apabila kehabisan BBM atau mengalami kerusakan kendaraan di tengah perjalanan.
“Iya, kalau motor kami masih ada BBM. Kalau kehabisan BBM atau mengalami kerusakan di perjalanan, harus bagaimana?” keluh Herman sambil menggelengkan kepala.
Menurutnya, keberadaan pengecer BBM di setiap desa tidak hanya membantu masyarakat merencanakan perjalanan, tetapi juga dapat mengurangi penumpukan antrean warga di SPBU yang selama ini cukup melelahkan.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada salah seorang anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral (ESDM) terkait persoalan distribusi BBM subsidi serta keberadaan pengecer di wilayah Pulau Bengkalis belum mendapatkan tanggapan maupun jawaban. [fad]
