PURWAKARTA, DURASI.co.id – Skema kerja sama publikasi media di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta mulai menuai pertanyaan. Perbedaan kuota dan nilai pekerjaan yang didasarkan pada kepemilikan sertifikat faktual Dewan Pers dinilai perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait dasar penetapan kriteria tersebut.
Berdasarkan paparan teknis kerja sama publikasi, media yang telah memiliki sertifikat faktual Dewan Pers memperoleh alokasi lima artikel dengan nilai pekerjaan Rp5 juta. Sementara itu, media yang belum memiliki sertifikat faktual hanya memperoleh alokasi satu artikel dengan nilai Rp1 juta.
Persoalan ini mendapat perhatian Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Purwakarta, Dody Budiarsyah. Ia menilai Diskominfo perlu memberikan penjelasan secara komprehensif agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap perusahaan pers tanpa landasan yang jelas.
Menurut Dody, kepemilikan sertifikat faktual Dewan Pers tidak semestinya langsung dijadikan satu-satunya tolok ukur untuk menilai legalitas perusahaan pers maupun kelayakannya dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.
“Yang perlu dijelaskan adalah apa dasar penetapan perbedaan kuota dan nilai pekerjaan tersebut. Apakah berdasarkan regulasi, standar teknis pengadaan, atau kebijakan internal penyelenggara kerja sama,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Ia berpandangan, apabila sertifikat faktual dijadikan salah satu persyaratan atau indikator penentuan nilai pekerjaan, kriteria tersebut harus memiliki dasar yang jelas, terukur, dan dapat diakses oleh seluruh perusahaan pers yang hendak mengikuti kerja sama.
Selain persoalan perbedaan nilai pekerjaan, Dody juga mempertanyakan mekanisme pelaksanaan kerja sama yang disebut menggunakan sistem e-Katalog, tetapi melibatkan pihak ketiga atau agensi dalam pendistribusian pekerjaan kepada media.
Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai batas kewenangan masing-masing pihak. Terutama, siapa yang menetapkan media penerima pekerjaan, siapa yang menentukan besaran nilai kontrak, serta bagaimana mekanisme pendistribusian pekerjaan dilakukan.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan sistem pengadaan elektronik benar-benar berjalan sesuai ketentuan, dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai muncul ketidakjelasan mengenai posisi Diskominfo sebagai instansi pengguna anggaran dan agensi sebagai pihak yang menjalankan pekerjaan, termasuk dalam hal penentuan media penerima kerja sama,” katanya.
Dody menegaskan, persoalan ini bukan sekadar perbedaan nominal antara media yang memperoleh Rp5 juta dan Rp1 juta. Lebih jauh, hal yang dipertanyakan adalah landasan objektif di balik penentuan kuota, nilai pekerjaan, serta kriteria perusahaan pers yang berhak memperoleh alokasi kerja sama.
“Terlebih, apabila menggunakan anggaran pemerintah, setiap kebijakan pengalokasian pekerjaan semestinya memiliki dasar administrasi dan mekanisme yang dapat dijelaskan kepada publik,” sebutnya.
Ia juga menyoroti adanya media yang telah memiliki sertifikat faktual, tetapi nilai pekerjaannya disamakan dengan media yang belum bersertifikat hanya karena kekurangan persyaratan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
“Ini bagaimana penilaiannya?” tanyanya.
IWO Purwakarta berharap Diskominfo tidak hanya menyampaikan penjelasan secara lisan, tetapi juga membuka dokumen atau ketentuan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan kerja sama tersebut, sepanjang dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Rudi]
