PEMALANG, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui dinas terkait (Dinas Sosial) menggelar forum koordinasi lintas sektor untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Sasana Bhakti Praja, Kabupaten Pemalang, Selasa (27/5/2025).
Kegiatan yang diprakarsai oleh Dinas Sosial, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosKBPP) Kabupaten Pemalang ini dihadiri oleh unsur kepolisian, aparat kecamatan, tokoh agama, lembaga perlindungan masyarakat, serta organisasi pemerhati isu perempuan dan anak.
Adapun pembahasan dalam kegiatan tersebut antara lain meliputi penguatan sistem deteksi dini, integrasi layanan perlindungan, dan strategi pencegahan yang responsif terhadap dinamika sosial. TPPO dan KtPA dipandang sebagai persoalan kemanusiaan yang menuntut kerja sama lintas sektor berbasis data dan pendekatan holistik.
Forum ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi perempuan dan anak.
Isu ini semakin mendesak mengingat Pemalang, dengan tingkat mobilitas yang tinggi, menghadapi risiko eksploitasi kompleks terhadap kelompok rentan. Forum tersebut pun berfungsi sebagai ruang konsolidasi bagi kebijakan preventif yang integral.
Pendekatan yang diterapkan berlandaskan prinsip hak asasi manusia, pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan komunitas lokal. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang menekankan pembangunan manusia unggul dan harmoni sosial.
“Forum ini adalah manifestasi keberpihakan kita terhadap kelompok rentan, sebagai langkah strategis menuju sistem perlindungan yang menyeluruh,” ujar pejabat DinsosKBPP Kabupaten Pemalang.
Langkah ini menegaskan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas pembangunan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan visi nasional dan kebutuhan lokal menuju masyarakat yang aman, adil, dan inklusif. [Prapto]
