JAKARTA, DURASI.co.id – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 yang dibuka oleh Presiden Jokowi secara daring di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menjelaskan, bahwa untuk pelaksanaan Musrenbang tahun ini menjadi sangat penting sebagai upaya menghasilkan rencana kerja pemerintah tahun 2023 yang responsif, adaptif dan mampu merespon tantangan yang sedang dihadapi saat ini.
Suharso Monoarfa menjelaskan, sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet Paripurna yang lalu, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Tema RKP ini tentu akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 7 prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di tahun 2023,” ucapnya.
Menteri PPN ini melanjutkan, seperti diketahui bersama bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan penting untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia.
Apalagi jelasnya, ditambah dengan akhir-akhir ini terjadi konflik Rusia dan Ukraina yang juga menimbulkan berbagai permasalahan baru, termasuk antara lain gangguan rantai pasok, peningkatan harga komoditas energi utamanya dan lain sebagainya.
Menurut Suharso Monoarfa, di tengah tantangan pembangunan baik di tingkat regional dan global, perkembangan jumlah kasus COVID-19 di tanah air menunjukkan kecenderungan yang terus menurun dan terkendali.
“Berbagai indikator penting pembangunan juga terus menunjukkan perbaikan, hal ini membangkitkan optimisme bagi kita semua untuk melakukan percepatan pemulihan dan tumbuh sehingga mampu menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kepala Bappenas RI ini melanjutkan, penyusunan RKP tahun 2023 telah melalui satu proses yang secara rutin telah diikuti dari tahun ke tahun dan selanjutnya kegiatan ini akan dilanjutkan dengan satu pelaksanaan yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Sehingga serangkaian kegiatan tersebut dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang menjamin sinergi seluruh pelaku pembangunan antar instansi pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya,” tutupnya.
