ADVETORIAL, DURASI.co.id – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri dipengaruhi oleh tingginya arus masuk pencari kerja dari luar daerah.
Hal ini disampaikan Gubernur Ansar di sela-sela Musyawarah Provinsi (Musprov) VI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Provinsi Kepri, yang berlangsung di Aston Hotel Tanjungpinang, Sabtu (11/10/2025).
Menurut Gubernur, Provinsi Kepri memiliki berbagai keunggulan strategis yang menjadi daya tarik baik secara nasional maupun internasional. Selain letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional, pemerintah pusat juga memberikan berbagai keistimewaan khusus bagi Kepri, seperti penetapan wilayah Free Trade Zone (FTZ) di beberapa kawasan, antara lain Batam, Bintan, dan Karimun.
“Khusus Batam, seluruh wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan FTZ. Kondisi ini menjadikan Batam sebagai magnet kuat bagi para investor untuk menanamkan modalnya, sekaligus menjadi daya tarik besar bagi para pencari kerja dari berbagai provinsi di Indonesia,” paparnya.
Namun, lanjut Gubernur, derasnya arus masuk tenaga kerja dari luar daerah tidak sepenuhnya membawa dampak positif.
Banyak di antara pencari kerja ternyata belum memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kepri, sehingga secara langsung memengaruhi angka TPT di provinsi ini.
“Banyak yang datang ke Kepri dengan harapan memperoleh pekerjaan, tetapi belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Akibatnya, hal ini berpengaruh besar terhadap angka TPT kita,” tambahnya.
Untuk itu, Gubernur Ansar berharap adanya pengaturan khusus bagi para pendatang yang ingin mencari kerja di Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat berjalan seimbang dengan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
“Kita perlu aturan yang lebih jelas dan tegas terkait arus masuk pencari kerja dari luar daerah. Tujuannya bukan untuk membatasi, tetapi memastikan mereka yang datang benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” tegas Ansar.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri (Dinaskertrans), Diky Wijaya, menegaskan terdapat ambiguitas terkait Kepri yang berada di posisi kedua tertinggi tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional, yaitu 6,6 persen, setelah Papua.
Namun, Diky menegaskan bahwa penting juga diketahui bahwa Provinsi Kepri sesungguhnya memiliki kebutuhan tenaga kerja yang cukup tinggi dibandingkan dengan angka pengangguran yang ada.
Provinsi Kepri, dengan geografis 98 persen lautan dan 2 persen daratan di Selat Malaka, memiliki 26 ribu perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di 23 kawasan industri, baik industri besar maupun manufaktur.
“Artinya, sesungguhnya kebutuhan tenaga kerja justru cukup tinggi dibandingkan kondisi pengangguran,” tegas Diky.
Perlu diketahui pula bahwa Kepri menjadi destinasi baru bagi pencari kerja dari daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Diky, sebanyak 6,8 persen penduduk Kepri merupakan bagian dari angkatan kerja usia 17 tahun ke atas serta kaum rentan.
“Jika disejajarkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 4 persen dan inflasi di bawah 3 persen, ini menandakan terdapat ambiguitas terkait posisi kedua pengangguran se-Indonesia,” papar Diky.
Ia juga menyatakan bahwa penyebaran penduduk turut memengaruhi variabel tersebut.
“Yang menjadi catatan, Kepri merupakan gula yang manis sehingga banyak didatangi semut,” ujarnya menganalogikan.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir dan masih terkendali dalam dua tahun terakhir.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau menunjukkan TPT Provinsi Kepri masih terkendali selama dua tahun berturut-turut, turun sebesar 0,72 persen.
TPT Kepri sebesar 7,61 persen pada Februari 2023 turun menjadi 6,89 persen pada Februari 2025. Jumlah pengangguran turun dari 84,23 ribu orang pada Februari 2023 menjadi 75,21 ribu orang pada Februari 2025.
Tingkat pengangguran terbuka ini menurun di tujuh kabupaten/kota di Kepulauan Riau dalam rentang 2020–2024:
Kota Batam, dari 11,79 ribu orang pada 2020 menjadi 7,68 ribu pada 2024.
Kabupaten Karimun, dari 8,36 ribu menjadi 5,52 ribu.
Kota Tanjungpinang, dari 9,30 ribu menjadi 4,69 ribu.
Kabupaten Bintan, dari 8,86 ribu menjadi 4,53 ribu.
Kabupaten Natuna, dari 4,10 ribu menjadi 3,89 ribu.
Kabupaten Lingga, dari 4,41 ribu menjadi 3,38 ribu.
Kabupaten Kepulauan Anambas, dari 3,44 ribu menjadi 2,38 ribu.
Dalam rentang 2021–2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad berhasil menyalurkan sebanyak 71.182 tenaga kerja di seluruh kabupaten dan kota, terdiri atas 36.013 tenaga kerja pria dan 35.169 tenaga kerja wanita.
Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tenaga kerja tersebut ditempatkan di berbagai perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kepri.
Tahun 2021: 26.167 orang
Tahun 2022: 16.362 orang
Tahun 2023: 16.550 orang
Hingga Mei 2024: 12.103 orang
Total tenaga kerja yang ditempatkan hingga Mei 2024 mencapai 71.182 orang.
Distribusi penempatan tenaga kerja di tujuh kabupaten/kota:
Kota Batam: 41.916 orang
Kabupaten Bintan: 24.603 orang
Kabupaten Karimun: 1.485 orang
Tanjungpinang: 676 orang
Kabupaten Lingga: 2.478 orang
Kabupaten Kepulauan Anambas: 20 orang
Kabupaten Natuna: 4 orang
Gubernur Ansar Ahmad mengungkapkan bahwa keberhasilan menurunkan TPT di Kepri salah satunya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Langkah yang diambil antara lain memberikan pembekalan keahlian kepada lebih dari 2.000 milenial hingga menjadi tenaga kerja profesional.
Selain itu, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPT Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) di kawasan FTZ Sei Bati, Karimun, bertujuan memberikan kesempatan kepada putra daerah meningkatkan kemampuan dan produktivitasnya agar dapat bersaing di pasar kerja.
Program lain yang diluncurkan Pemprov Kepri melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Pemasangan Tenaga Kerja Dalam Negeri, yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan memberikan pengalaman praktis bagi pencari kerja.
Penurunan TPT berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan gini rasio.
Data BPS Kepulauan Riau menunjukkan jumlah penduduk miskin menurun dari September 2020 hingga Maret 2025.
Maret 2025: 117,28 ribu orang, turun 7,68 ribu orang dibanding September 2024
Persentase penduduk miskin Maret 2025: 4,44 persen, turun 0,34 persen poin dibanding September 2024
Persentase penduduk miskin Kepri terus berada di posisi terendah sejak 2015, menempatkan provinsi ini pada urutan keempat terendah nasional dan urutan pertama di Pulau Sumatera.
Gini rasio Kepri meningkat dalam tiga tahun terakhir (2023–2025), berturut-turut: 0,339; 0,325; 0,340; 0,357; 0,382. Peningkatan ini terjadi karena pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah naik lebih tinggi dibanding pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.
Gini rasio, atau indeks Gini, adalah alat untuk mengukur ketimpangan ekonomi berdasarkan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.
Penulis: Rudi
Editor: Aliman
