KARIMUN, DURASI.co.id – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karimun mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sempat mengalami kendala operasional dalam beberapa pekan terakhir. Dari 17 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang sebelumnya menghentikan layanan sementara, lima unit dipastikan kembali beroperasi mulai Selasa (9/6/2026).
Kepastian tersebut disampaikan Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Karimun, Rocky Marciano Bawole. Menurutnya, aktifnya kembali sejumlah SPPG menjadi kabar baik bagi siswa dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
“Sebanyak lima SPPG akan kembali beroperasi mulai besok, Selasa, 9 Juni 2026. Mereka sudah siap memberikan layanan kepada masyarakat dan para siswa seperti biasa,” kata Rocky yang juga menjabat Wakil Bupati Karimun saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, Senin (8/6/2026).
Ia menjelaskan, penghentian sementara operasional 17 dari total 27 SPPG yang tersebar di Karimun bukan disebabkan persoalan teknis di lapangan, melainkan keterlambatan pencairan dana operasional dari pusat.
Menurut Rocky, sistem pendanaan program mengharuskan pencairan anggaran dilakukan setiap 10 hari sekali. Karena dana belum masuk ke rekening pengelola, sejumlah SPPG tidak dapat menjalankan layanan sebagaimana mestinya.
“Selama ini sistemnya memang berjalan berdasarkan jadwal pencairan setiap 10 hari sekali. Kalau dana belum cair, otomatis tidak bisa berjalan. Biasanya kalau telat satu atau dua hari, pengelola memang tidak bisa melayani, itu hal biasa yang terkait dengan administrasi. Tapi alhamdulillah, mulai besok dana sudah mulai masuk untuk lima SPPG dan kondisi akan kembali seperti semula,” ujarnya.
Rocky menegaskan bahwa pengelola tidak diperkenankan menggunakan dana talangan untuk menutupi kebutuhan operasional selama menunggu pencairan anggaran. Karena itu, ketika dana belum tersedia, layanan harus dihentikan sementara sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga membenarkan informasi yang sempat ramai diperbincangkan masyarakat terkait terhambatnya pengiriman dana program. Namun demikian, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses pembenahan administrasi yang tengah dilakukan pemerintah.
Lebih lanjut, Rocky menyebutkan bahwa pengetatan pengawasan dilakukan pemerintah pusat menyusul munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah tersebut bertujuan memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan transparan dan sesuai aturan.
“Pengetatan ini dilakukan agar program dapat berjalan dengan lebih baik, transparan, dan bertanggung jawab. Meskipun sempat menimbulkan kendala sementara, tujuan akhirnya adalah agar layanan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat tanpa ada penyimpangan apa pun,” jelasnya.
Meski sebagian SPPG masih belum beroperasi, Satgas MBG Karimun memastikan proses penyelesaian berbagai kendala akan terus dilakukan secara bertahap. Harapannya, seluruh unit yang sempat ditangguhkan dapat kembali memberikan pelayanan dalam waktu dekat.
Dalam kesempatan itu, Rocky juga mengajak seluruh pengelola SPPG yang menjadi mitra pemerintah untuk tetap menjalankan tugas secara profesional dan mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan.
“Kami mengimbau kepada seluruh pengelola SPPG mitra di Karimun untuk tetap fokus melakukan hal-hal yang telah diatur dalam standar yang berlaku dan menjalankan operasional secara profesional sesuai ketentuan yang ada. Kami akan terus mendampingi dan memastikan semua kendala dapat diselesaikan secepatnya,” tutupnya.
Dengan mulai masuknya dana operasional dan berjalannya kembali sejumlah SPPG, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Karimun dapat kembali berjalan optimal serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai kelompok penerima utama program tersebut. [adv]
