ADVETORIAL – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem pekerja migran yang profesional, kompeten, dan terlindungi. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang melibatkan dua perguruan tinggi vokasi di Batam.
Penandatanganan berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Senin (8/6/2026). Kesepakatan itu ditandatangani langsung oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Direktur Politeknik Negeri Batam Bambang Hendrawan, serta Direktur Batam Tourism Polytechnic Siska Amelia Maldin.
Kerja sama yang berlaku selama lima tahun tersebut menjadi langkah strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia calon pekerja migran yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja internasional. Selain itu, kolaborasi ini juga bertujuan memperkuat sistem pelindungan bagi pekerja migran sejak tahap persiapan, masa penempatan, hingga kembali ke Indonesia.
Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam membangun ekosistem pekerja migran yang berkualitas.
“MoU ini merupakan bagian dari upaya kita membangun sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan dalam konteks menyiapkan ekosistem di hulunya, yaitu penyiapan sumber daya manusia calon pekerja migran yang skilled worker,” kata Mukhtarudin.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini terus mendorong peningkatan kualitas pekerja migran Indonesia sesuai arahan Presiden, dengan fokus pada penempatan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keterampilan tinggi.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, ke depan yang harus kita persiapkan adalah penempatan pekerja migran yang skilled worker. Alhamdulillah sekarang sudah banyak pekerja kita yang bekerja di luar negeri pada sektor formal bahkan profesional,” ujarnya.
Menurut Mukhtarudin, posisi strategis Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura menjadi keunggulan tersendiri dalam mendukung pengembangan tenaga kerja migran yang berdaya saing global.
“Pemprov Kepri memiliki banyak keunggulan, apalagi berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Karena itu sinergi ini menjadi sangat penting dalam rangka membangun ekosistem pekerja migran dari hulu sampai hilir,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menilai Kepri memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena berada di jalur perdagangan internasional yang strategis. Namun, wilayah perbatasan tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang dan penempatan pekerja migran secara ilegal.
“Kepri memiliki potensi geoekonomi yang luar biasa yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara. Namun di sisi lain, wilayah perairan Kepri juga rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, dan aktivitas ilegal lainnya,” ujar Ansar.
Ia mengapresiasi dukungan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, BP3MI, hingga instansi terkait lainnya yang selama ini berkolaborasi dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
“Kami berterima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan TNI, Polri, BP3MI dan seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum secara tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat,” tuturnya.
Ansar juga optimistis keterlibatan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic akan memperkuat upaya menyiapkan tenaga kerja Kepri yang siap bersaing di tingkat internasional.
“Kami memiliki andalan berupa perguruan tinggi vokasi yang kualitasnya sangat baik. Kerja sama ini akan memperkuat upaya menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja internasional,” katanya.
Menurut Ansar, Pemprov Kepri selama ini terus mengembangkan pendidikan vokasi untuk mendukung kebutuhan dunia usaha dan investasi yang tumbuh pesat di daerah.
“Kami mempolakan pengembangan pendidikan menengah di Kepri dengan memperkuat pendidikan vokasi. Saat ini sekitar 70 persen diarahkan ke SMK agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan investasi yang terus tumbuh di Kepri,” jelasnya.
Melalui kesepakatan tersebut, kedua pihak akan memfokuskan kerja sama pada dua aspek utama, yakni peningkatan kompetensi calon pekerja migran, keluarga pekerja migran, dan purna pekerja migran melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguasaan bahasa asing, kewirausahaan, serta pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, penguatan sistem pelindungan juga menjadi prioritas melalui peningkatan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran dan lembaga pelatihan kerja, penyediaan layanan pengaduan terpadu, fasilitasi kesehatan, penanganan pekerja migran bermasalah di luar negeri, hingga pemulangan secara layak dan bermartabat.
Kerja sama dengan Politeknik Negeri Batam dan Batam Tourism Polytechnic juga mencakup pembentukan Migrant Center, harmonisasi standar kompetensi pekerja migran, sertifikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyebarluasan informasi peluang kerja di luar negeri.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal BP2MI Dwiyono, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Forkopimda Kepri, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Johor Bahru Sigit Suryantoro Widiyanto, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi, Kakanwil Kementerian Hukum Kepri Edison Manik, Bupati Karimun Ing Iskandarsyah, Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri, serta tamu undangan lainnya.
Pemprov Kepri dan Kementerian P2MI Perkuat Sinergi Cetak Pekerja Migran Kompeten dan Terlindungi
