ADVETORIAL, DURASI.co.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, menegaskan kesiapan Kabupaten Natuna menjadi gerbang ekspor dan impor di kawasan perbatasan.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur saat memimpin Rapat Koordinasi Ekspor dan Impor di Gedung Daerah Provinsi Kepri, Senin (25/8/2025). Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mendorong percepatan realisasi hal tersebut.
Langkah ini, kata Ansar, berawal dari komunikasi dengan Bupati Natuna yang menyampaikan kebutuhan mendesak masyarakat akan pasokan bahan pokok melalui jalur impor.
“Ibu Bupati menyampaikan ide agar Natuna dapat melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, Pelabuhan Selat Lampa telah ditetapkan sebagai lokasi, dan ke depan kita berharap bisa melaksanakan ekspor dari sana,” ujar Ansar.
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan. Menurutnya, menjamin ketersediaan barang pokok sekaligus menekan inflasi tidak bisa dilakukan tanpa kebijakan afirmatif dari pusat.
“Daerah perbatasan seperti Natuna memang membutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat. Tanpa itu, sulit bagi kita menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri tidak boleh hanya tercatat dalam angka statistik, melainkan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.
“Pada triwulan kedua kemarin, pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7,14 persen, tertinggi di Sumatera dan ketiga di Indonesia. Namun, pertumbuhan itu tidak akan memberikan efek nyata jika harga kebutuhan pokok tidak terjaga. Karena itu, ekspor-impor menjadi solusi konkret,” ujarnya.
Ansar berharap Pelabuhan Selat Lampa segera difungsikan penuh. Dengan dukungan infrastruktur dan regulasi, Natuna diyakini dapat menjadi gerbang internasional kegiatan ekspor-impor.
“Saya berharap Pelabuhan Selat Lampa yang telah kita tinjau dapat segera difungsikan. Kita perlu membahas bersama apa saja yang harus dipersiapkan, mulai dari izin impor, neraca kebutuhan, hingga fasilitas karantina, imigrasi, dan bea cukai. Semua harus lengkap,” tegasnya.
Ia menambahkan, peran pemerintah pusat sangat penting dalam mempermudah regulasi.
“Jika berbicara pelabuhan internasional, kita membutuhkan dukungan bea cukai, otoritas pelabuhan, karantina, dan imigrasi. Fasilitas itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita lengkapi. Semakin cepat semakin baik,” kata Ansar.
Sementara itu, Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menjelaskan bahwa dengan jumlah penduduk sekitar 80 ribu jiwa, kegiatan impor tidak akan menarik bagi vendor jika hanya untuk kebutuhan lokal. Oleh karena itu, Natuna diharapkan menjadi hub distribusi barang ke wilayah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi.
“Jika hanya untuk kebutuhan Natuna, vendor akan berpikir dua kali. Strategi kami adalah menjadikan Natuna sebagai hub impor dan ekspor dengan dukungan penuh pemerintah provinsi dan pusat,” jelas Cen.
Dukungan juga datang dari pihak swasta. Perwakilan PT Eco Batam Indonesia menilai pembukaan jalur langsung ke Natuna akan memangkas biaya logistik yang selama ini tinggi.
“Jarak dari Tiongkok ke Natuna hanya 2.300 km. Namun, jika harus memutar ke Jakarta, Surabaya, lalu Batam, jaraknya bisa mencapai 10.000 km. Hal ini membuat harga barang di Natuna tinggi. Jika jalur langsung dibuka, Natuna bisa menjadi hub logistik strategis,” ujar perwakilan perusahaan.
Selain impor, beberapa komoditas lokal seperti kelapa, pinang, pisang, dan hasil pertanian juga berpotensi besar untuk diekspor, terutama ke Tiongkok dan Singapura.
Rencana ini mendapat dukungan Bea Cukai Tanjungpinang, KSOP Kelas II Tanjungpinang, serta Balai Karantina Pertanian. Semua pihak berkomitmen mempermudah regulasi dan perizinan agar aktivitas ekspor-impor di Selat Lampa segera terealisasi.
Ansar menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa pemerintah daerah, pusat, dan swasta harus bergerak cepat.
“Semakin cepat semakin baik. Mari kita susun langkah konkret agar Pelabuhan Selat Lampa benar-benar menjadi gerbang ekspor-impor Natuna dan mendukung kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dalam waktu dekat, kita akan ke beberapa kementerian terkait agar rencana ini segera terealisasi,” pungkasnya.
