KARIMUN, DURASI.co.id – Komunitas relawan Kita Prabowo (KIPRA) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti kebijakan pemerintah yang menggantikan diskon tarif listrik PLN dengan Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Ketua KIPRA Kepri, Muhammad Iqbal SH, menyebut bahwa kebijakan tersebut belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara adil.
“Intinya, kalau diskon PLN diganti dengan BSU, tidak semuanya bisa merasakan. Tidak semua masyarakat adalah pekerja perusahaan atau penerima BSU,” ujar Iqbal, Minggu (8/6/2025).
Menurutnya, diskon tarif listrik yang diterapkan pada Januari dan Februari 2025 memiliki dampak positif dan langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai, insentif tersebut lebih merata karena dinikmati oleh kalangan rumah tangga, pelaku UMKM, hingga masyarakat nonformal.
“Kami melihat kebijakan diskon PLN di awal tahun sangat membantu masyarakat. Dampaknya nyata, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih,” kata Iqbal.
KIPRA Kepri mendorong agar kebijakan bantuan sosial tetap menjunjung keadilan dan keberpihakan terhadap seluruh warga.
“Sebagai relawan yang mendukung pemerintah, kami berharap setiap kebijakan dapat menyentuh semua elemen masyarakat. Itu sejalan dengan semangat sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Iqbal. [red]
