MEDAN, DURASI.co.id – Polemik terkait pembiayaan akomodasi peserta ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 di Sumatera Utara (Sumut) menuai tanggapan dari tokoh masyarakat sekaligus pengamat sepak bola, Amiruddin. Ia menilai, persoalan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi tata kelola penyelenggaraan, bukan berkembang menjadi saling menyalahkan antarpihak.
Amiruddin menegaskan, munculnya narasi yang menyudutkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebagai pihak yang tidak berkomitmen dalam mendukung turnamen dinilai tidak tepat dan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Narasi itu bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Publik diarahkan untuk percaya bahwa biaya hotel peserta merupakan tanggung jawab Pemko Medan, padahal hingga saat ini tidak pernah ditunjukkan dasar resmi yang menyatakan hal tersebut,” ujar Amiruddin, Rabu (3/6/2026).
Ia mempertanyakan dasar administratif maupun hukum yang digunakan oleh PSSI Sumut dan panitia lokal apabila benar menilai biaya akomodasi peserta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Sampai hari ini publik tidak pernah diperlihatkan dokumen yang menunjukkan adanya komitmen resmi Pemko Medan untuk membiayai hotel seluruh peserta. Tidak ada keputusan anggaran, tidak ada nota kesepahaman yang dipublikasikan, dan tidak ada surat pernyataan resmi yang menyebutkan hal itu,” katanya.
Menurut Amiruddin, seseorang tidak dapat dituduh ingkar terhadap komitmen yang secara formal tidak pernah ada. Karena itu, ia menilai tudingan terhadap Wali Kota Medan tidak memiliki dasar yang kuat apabila tidak terdapat kesepakatan resmi sebelumnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti narasi yang menggambarkan seolah-olah PSSI Sumut dan panitia lokal menjadi pihak yang “menyelamatkan” turnamen akibat Pemko Medan tidak menanggung biaya hotel peserta. Menurutnya, framing tersebut justru mengaburkan persoalan utama dalam perencanaan kegiatan.
“Jika akomodasi peserta merupakan kebutuhan mendasar dalam sebuah turnamen internasional, mengapa persoalan itu baru menjadi polemik menjelang atau saat pelaksanaan? Bukankah aspek tersebut seharusnya menjadi salah satu komponen pertama yang dipastikan oleh penyelenggara?” ujarnya.
Ia menilai, apabila kebutuhan dasar peserta tidak direncanakan sejak awal, maka yang perlu dievaluasi adalah kapasitas perencanaan penyelenggara, bukan mengalihkan tanggung jawab kepada pihak yang tidak memiliki dasar kewajiban.
Amiruddin juga mengingatkan bahwa dukungan pemerintah daerah tidak dapat dimaknai sebagai pengalihan seluruh beban penyelenggaraan kepada pemerintah.
“Dukungan bukan berarti pengalihan kewajiban. Membantu bukan berarti wajib membayar. Menjadi tuan rumah bukan berarti harus menanggung seluruh biaya kegiatan yang dimiliki dan dikelola organisasi lain,” tegasnya.
Ia turut menilai bahwa Pemko Medan sejatinya telah memberikan berbagai dukungan dalam penyelenggaraan turnamen, mulai dari persiapan Stadion Teladan sebagai lokasi pertandingan hingga koordinasi lintas instansi.
“Alih-alih mengapresiasi dukungan tersebut, justru muncul tudingan ketika terjadi persoalan yang semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara. Sikap seperti ini tidak sehat bagi perkembangan sepak bola nasional,” katanya.
Amiruddin meminta PSSI Sumut dan panitia lokal menjadikan polemik ini sebagai bahan introspeksi dan evaluasi menyeluruh, bukan sebagai ruang untuk membangun opini yang menyudutkan pihak tertentu.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan, termasuk pembagian tanggung jawab, mekanisme keputusan, hingga skema pembiayaan turnamen internasional.
“Jika ada kekurangan dalam perencanaan akomodasi, akui dan perbaiki. Jika terjadi miskomunikasi, jelaskan secara terbuka. Jika ada perbedaan persepsi mengenai pembiayaan, buka seluruh dokumen dan kesepakatan kepada publik. Transparansi jauh lebih terhormat daripada membangun opini,” ujarnya.
Menurut Amiruddin, momentum ASEAN U-19 Boys’ Championship 2026 seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat tata kelola sepak bola yang profesional di Sumut, terutama dalam hal perencanaan anggaran, manajemen risiko, hingga akuntabilitas organisasi.
“Kemajuan sepak bola tidak pernah lahir dari budaya saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengakui kekurangan dan kesungguhan untuk memperbaikinya,” pungkasnya. [Nababan]
