TANJUNGPINANG, DURASI.co.id – Memasuki usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus berupaya menyatukan wilayah yang terbagi oleh lautan melalui akses komunikasi tanpa batas. Semangat ini dikenal dengan istilah “merdeka sinyal”.
Kepri, yang menjadi beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki luas 425.214,72 km², terdiri dari 417.012,97 km² lautan dan 8.201,72 km² daratan. Provinsi ini membentang di 2.408 pulau, dengan 394 di antaranya berpenghuni. Sebanyak 22 pulau merupakan pulau terdepan, berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.
Dengan kondisi geografis tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berupaya memutus keterisoliran, memangkas keterbatasan warga di kawasan terpencil untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan dunia luar.
Semangat ini tertuang dalam salah satu misi Pemprov Kepri di bawah Gubernur Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura, melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, berbasis teknologi informasi, dan berorientasi pada pelayanan.
Misi tersebut mendorong peningkatan layanan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perikanan, perkebunan, perdagangan, hingga UMKM, dengan tujuan utama mencetak sumber daya manusia Kepri yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
Peningkatan layanan telekomunikasi dan akses internet menyeluruh memberi dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM kini dapat mengakses informasi pasar dan memasarkan produk secara digital. Guru, tenaga kependidikan, dan siswa di pelosok dapat memperoleh akses pengetahuan setara dengan masyarakat perkotaan. Tenaga kesehatan dapat melakukan pemantauan dan konsultasi jarak jauh, sementara aparat desa dan pelayan publik lebih mudah melaksanakan administrasi melalui layanan elektronik.
“Upaya peningkatan layanan berbasis digital adalah untuk memaksimalkan pelayanan informasi bagi masyarakat. Telekomunikasi dan internet memudahkan aktivitas masyarakat dan aparatur secara cepat, singkat, real time, terukur, dan terstruktur,” ujar Gubernur Ansar.
Pemprov Kepri juga gencar mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk layanan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Saat ini, 85 aplikasi SPBE telah dijalankan dan terus dikembangkan.
Saat pandemi Covid-19, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) membatasi aktivitas masyarakat. Sekolah dan kantor ditutup, dan seluruh kegiatan dialihkan ke ruang daring. Namun warga di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) semakin terisolir karena akses internet terbatas.
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Ansar Ahmad sejak Februari 2021 mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur digital dengan Kemenkominfo dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Pemprov Kepri menyediakan kemudahan perizinan dan lahan untuk pembangunan 77 menara Base Transceiver Station (BTS) dalam dua tahun, di Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga.
“BTS dibangun di pelosok agar masyarakat dapat berkomunikasi dan terhubung dengan banyak orang,” kata Gubernur Ansar pada Agustus 2025. Seiring pembangunan BTS, desa-desa yang sebelumnya terisolir kini terbuka dan terhubung ke dunia luar.
Infrastruktur digital di Kepri terus berkembang pesat. Provinsi ini termasuk satu dari tujuh daerah dengan capaian tertinggi Indeks Daya Saing Digital (Digital Competitiveness Index) pada 2021, satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa.
Hingga 2022, Kepri masih memiliki 34 titik blankspot. Dua tahun kemudian, tersisa 22 titik. Medio 2025, Batam dan Tanjungpinang sudah 100 persen merdeka sinyal. Lima kabupaten lainnya, Bintan, Karimun, Lingga, Kepulauan Anambas, dan Natuna terus digesa menuju merdeka sinyal.
Sebanyak 295 kawasan di 275 desa telah terhubung, 124 kawasan memiliki sinyal lemah, dan 22 kawasan masih blankspot. Dengan hadirnya layanan telekomunikasi dan internet, pendidikan, administrasi pemerintahan, kesehatan, dan UMKM di pelosok semakin mudah dijalankan.
Merdeka sinyal, bagi Kepulauan Riau, bukan sekadar akses komunikasi, tetapi juga sarana membangun kesejahteraan masyarakat secara merata. [red]
