BATAM, DURASI.co.id – Pememerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengucurkan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk percepatan penurunan stunting.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menjelaskan dana tersebut bersumber dari APBD yang merupakan insentif bulanan untuk diberikan kepada 1.115 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di seluruh Provinsi Kepri.
“Anggaran tersebut disalurkan setiap bulan kepada TPK, dengan besaran masing-masing kader TPK yang terdiri Bidan, Kader PKK dan Kader KB akan memperoleh Rp 100 ribu dari Pemprov Kepri,” kata Ansar saat ditemui Durasi.co.id di Aston Batam Hotel and Residence, Rabu (3/4/2024).
Ansar menguraikan, untuk Bintan dengan 90 tim mendapat Rp 324 juta, Tanjungpinang dengan 81 tim mendapat Rp 291 juta, Batam dengan 544 tim mendapat Rp 1,9 miliar, Natuna dengan 91 tim menerima Rp 327 juta, kemudian Anambas dengan 58 tim mendapat Rp 208 juta, Karimun dengan 153 tim mendapat Rp 550 juta dan Lingga dengan 98 tim mendapat Rp 352 juta.
Sementara, Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto, mengatakan dalam penanganan stunting diperlukan satu data sasaran menjadi acuan dalam perencanaan dan intervensi.
“Kemudian sasaran jangka pendek fokus pada Bumil, Baduta dan Perluasan cakupan posyandu, sasaran jangka menengah fokus pada Rematri, Catin, Bumil, baduta/balita, sanitasi dan air bersih serta memastikan sasaran diseleksi, dampingi dan aksi nyata,” ujar Tavip. (red)
