TANJUNGPINANG, DURASI.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) terus berupaya meningkatkan akses transportasi yang ada di seluruh daerah, seperti pembangunan pelabuhan, pembangunan HDPE dan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) sebagai sarana untuk membantu kepolisian dalam upaya mengatur lalu lintas jalan agar lebih efektif.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, untuk menggesa peningkatan perekonomian di Kepri dengan tujuan akhir kesejahteraan, hal yang harus diperhatikan sebagai sarana pendukungan adalah akses transportasi dan komunikasi.
“Kepri ini daerah kelautan, dan sarana transportasi kita tentu yang berbasis transportasi kelautan. Makanya kita dorong terus peningkatan-peningkatan pembangunan infrastruktur penunjang transportasi laut di Kepri, seperti pelabuhan, HDPE dan lain sebagainya agar akses orang, kendaraan dan barang lebih mudah dari satu pulau ke pulau lainnya,” kata Ansar, Sabtu, 23 September 2023.
Untuk tahun 2023 ini, terang Ansar, Pemprov Kepri sedang menggesa pembangunan sejumlah pelabuhan, seperti Pelabuhan Penagi di Kabupaten Natuna, Pelabuhan Kuala Maras di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pelabuhan Selat Beliah di Kabupaten Karimun.
Untuk ketiga pelabuhan tersebut, Pemprov Kepri telah menganggarkan di tahun 2023 ini sebesar lebih kurang Rp38 miliar.
“Ketiga pelabuhan tersebut kita gesa dan akhir tahun ini selesai dan bisa segera difungsikan. Kita juga sudah meminta Dinas Perhubungan agar mengontrol terus progres pengerjaannya agar proyek-proyek tersebut bisa selesai tepat waktu,” kata Ansar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Junaidi menambahkan, bahwa selain pembangunan pelabuhan, di tahun 2023 ini, melalui Dinas Perhubungan, Pemerintah Provinsi Kepri juga melakukan pemasangan HDPE di sejumlah titik. Di antaranya di Pantai Indah Kijang, di Tarempa dan Airud Tanjungpinang.
“Ditambah lagi kita juga sedang mengerjakan ELTE (Electronic Traffic Law Enforcement) yang merupakan teknologi pencatat pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik. Dan ini adalah bantuan hibah Provinsi Kepri untuk kepolisian. Implementasi ini dilakukan untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan pengendara selama di jalanan,” terang Junaidi.
Kemudian, lanjut Junaidi, pemerintah juga sedang menggesa proyek pengadaan sarana transportasi becak listrik sebanyak 11 unit untuk dioperasikan di Pulau Penyengat, Tanjungpinang. “Juga ditargetkan selesai akhir tahun 2023 ini,” tukasnya. (red)
