Pj Bupati Buol Pimpin Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023

  • Bagikan
Rakor Program Pemberantasan Korupsi di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol pada hari Senin (27/11/23).

BUOL, DURASI.co.id – Pj Bupati Buol M Muchlis membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi di Aula Lantai III Kantor Bupati Buol pada hari Senin, 27 November 2023.

Kegiatan ini bertujuan untuk membahas Program Monitoring Center for Prevention (MCP), 10 Proyek Strategis, Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan belanja hibah tahun 2023.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut hadir sejumlah tokoh penting, antara lain Sekda Kabupaten Buol, Tim Satgas Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Wilayah IV KPK RI, Kepala OPD, para Asisten, staf ahli, serta Kabag di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Buol.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Buol menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kesempatan luar biasa bagi pemerintah daerah untuk berdiskusi dan berkoordinasi dalam upaya pencegahan korupsi.

Baca Juga :  Sosialisasi BSPS 2023: Membangun Rumah dan Masa Depan yang Lebih Baik

Menurutnya, sistem akuntabilitas, transparansi, dan integritas merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam deteksi dini terhadap potensi tindak pidana korupsi.

“Pemerintah daerah Kabupaten Buol terus berupaya menggalakkan kedisiplinan demi komitmen bersama dalam pencegahan tindak pidana. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pemenuhan indikator MCP dan sosialisasi survei penilaian integritas,” ujar Pj Bupati Buol.

Berdasarkan analisis kuadran dari KPK, Kabupaten Buol adalah salah satu dari dua kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yang mencapai kategori tinggi dalam MCP 2022 dan SPI 2022. Hal ini mencerminkan maturitas pengelolaan pemerintah daerah yang relatif baik di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil survei penilaian integritas diakui sebagai outcome dari semua area intervensi MCP.

Baca Juga :  Kepala Desa Lamadong II Serahkan Bantuan 10 Ekor Sapi kepada Masyarakat

Pj Bupati Buol juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera melaksanakan tindak lanjut atas pemenuhan indikator MCP Tahun 2023.

“Selain itu, mereka diminta untuk melaksanakan rencana aksi berdasarkan hasil survei penilaian integritas tahun 2022, dengan harapan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Buol,” tandasnya.

(Diskominfo/Irwansyah)

  • Bagikan