ACEH, DURASI.co.id – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) kembali menyoroti kinerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang dinilai terus menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Setelah sebelumnya diterpa persoalan dugaan korupsi, publik kembali dikejutkan dengan rencana pengadaan mobil dinas BRA yang nilainya mencapai sekitar Rp20 miliar.
Ketua SAPA, Fauzan Adami, menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk ketidakpekaan sosial yang serius, terutama saat masyarakat Aceh tengah menghadapi penderitaan akibat banjir dan longsor di berbagai daerah.
“Di saat rakyat kehilangan rumah, harta benda, bahkan sumber penghidupan akibat bencana, BRA justru merencanakan pengadaan mobil mewah. Ini bukan sekadar keliru, tetapi sudah melukai rasa keadilan dan nilai kemanusiaan,” kata Fauzan, Jumat, 30 Januari 2026.
Menurut Fauzan, kondisi di lapangan menunjukkan banyak korban banjir terpaksa meminta bantuan di pinggir jalan demi bertahan hidup. Situasi tersebut, kata dia, seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, bukan justru memperbesar belanja fasilitas pejabat.
SAPA juga menilai keberadaan BRA selama ini lebih banyak menyedot anggaran ketimbang memberikan manfaat nyata bagi rakyat Aceh. Anggaran besar yang dihabiskan untuk fasilitas pejabat dinilai lebih tepat dialihkan untuk program pemulihan ekonomi, bantuan korban bencana, serta pemberdayaan masyarakat miskin.
“Secara fungsi, BRA tidak jauh berbeda dengan Dinas Sosial. Seharusnya yang dilakukan adalah mengoptimalkan dinas yang sudah ada, bukan mempertahankan lembaga yang justru membuka ruang pemborosan dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu,” ujarnya.
Atas dasar itu, SAPA mendesak Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BRA, termasuk mempertimbangkan pembubaran lembaga tersebut.
“Jika pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, hentikan pemborosan. Bubarkan BRA dan alihkan seluruh anggarannya untuk memperkuat Dinas Sosial dan instansi terkait lainnya agar dapat membantu kombatan, korban konflik, dan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” tandasnya. [Dahman Efendi]
