Realisasi Belanja Negara hingga September 2022 Rp1.913,9 Triliun

  • Bagikan
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Tangkapan layar YouTube Kemenkeu)

JAKARTA, DURASI.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga September 2022 telah mencapai Rp1.913,9 triliun atau terserap 61,6 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp3.106,4 triliun.

“Kinerja yang baik dengan kemampuan kita menjaga dari sisi guncangan global yang ada, tak terlepas dari APBN yang memberikan peranan sangat positif. Sampai dengan akhir September realisasi belanja negara mencapai Rp1.913,9 triliun,” tutur Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KITA pada Jumat (21/10/2022).

Menkeu juga mengungkapkan, APBN hingga akhir September 2022 kembali mencatatkan surplus. Besarannya Rp60,9 triliun atau 0,33 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Capaian iti membuat APBN surplus selama sembilan bulan beruntun sejak awal 2022. Meski pun, jumlahnya terus mengecil dibanding surplus Agustus 2022 yang mencapai Rp107,4 triliun.

Baca Juga :  Kapolri Minta Kapolda dan Kapolres Sidak Minyak Goreng Setiap Hari

“Overall balance APBN kita mengalami surplus Rp60,9 triliun atau 0,33 persen dari PDB. Surplus itu sudah lebih rendah dari bulan sebelumnya, namun itu adalah situasi yang jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu pada September 2021 itu kita defisit Rp451,9 triliun,” kata Sri Mulyani.

Surplus APBN itu berarti pendapatan lebih besar dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Pendapatan negara mencapai Rp1.974,7 triliun atau tumbuh 45,7 persen, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.913,9 triliun atau tumbuh 5,9 persen.

Menkeu menjelaskan, pendapatan negara dari penerimaan pajak mencapai Rp1.310,5 triliun atau tumbuh 54,2 persen, kepabeanan dan cukai Rp232,1 triliun atau tumbuh 26,9 persen, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tembus Rp431,5 triliun atau tumbuh 34,4 persen.

Untuk belanja negara, terdiri dari belanja Kementerian Lembaga (KL) Rp674,4 triliun atau terkontraksi 8,1 persen, belanja non KL Rp 686,8 triliun atau tumbuh 29,2 persen, dan transfer ke daerah (TKD) Rp552,7 triliun atau tumbuh 2,1 persen.

Baca Juga :  Turap Saluran di Jalan Kapuk Raya Jakarta Utara Ditinggikan

Keseimbangan primer juga surplus Rp339,4 triliun, pembiayaan anggaran hanya Rp429,8 triliun atau turun 30,9 persen dibandingkan tahun lalu, dan SiLPA cukup besar yaitu Rp490,7 triliun.

“Kalau dalam situasi gejolak dunia yang sangat tidak pasti, dengan SiLPA yang cukup kuat memberikan posisi sangat baik bagi APBN untuk bisa menjalankan fungsi melindungi rakyat dan melindungi ekonomi,” ujar Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, realisasi dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial, program PEN ke masyarakat, pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan irigasi, kemudian untuk belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke 13 dan kegiatan operasional K/L.

Kemudian belanja non K/L realisasinya baru mencapai Rp686,8 triliun atau baru terserap 50,7 persen dari target APBN. Belanja ini disalurkan pada penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik serta pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca Juga :  Mahasiswa KKN Tewas Terseret Banjir Bandang

“Selanjutnya, untuk transfer ke daerah (TKD) realisasinya baru mencapai Rp552,6 triliun atau baru terserap 68,7 persen dari target APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran yang disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik,” kata Sri Mulyani.

Terakhir, pembiayaan investasi telah terealisasi sebesar Rp60 triliun. Pembiayaan ini disalurkan pada klaster infrastruktur untuk mendukung belanja modal K/L, khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.

“Dari sisi ini bahwa belanja negara Rp1.913,8 triliun, sebagai tools sebagai shock absorber untuk menghadapi guncangan dari ekonomi global untuk melindungi masyarakat dan perekonomian kita,” jelas Menkeu.

  • Bagikan

Hak cipta dilindungi undang-undang