KARIMUN, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun terus memantau perkembangan dan dinamika yang berkaitan dengan pengelolaan serta operasional PT Oil Terminal Karimun (OTK).
Pemerintah daerah menegaskan pentingnya penyelesaian setiap persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku serta komunikasi yang konstruktif guna menjaga iklim investasi dan stabilitas daerah.
Bupati Karimun Iskandarsyah, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karimun bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menyatakan bahwa Pemkab Karimun berkomitmen penuh menjaga keseimbangan antara masuknya investasi, kepastian hukum, pelindungan hak masyarakat, serta keberlangsungan aktivitas usaha di wilayah Karimun.
Guna mewujudkan hal tersebut, Pemkab Karimun terus mendorong percepatan penguatan kelembagaan Badan Pengusahaan (BP) Karimun. Upaya ini diharapkan mendapat dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan strategis, meliputi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kantor Imigrasi, Pengadilan Negeri Karimun, Kepolisian, Lanal Karimun, hingga Kejaksaan Negeri Karimun.
Sinergi antarlembaga ini dinilai sangat krusial untuk memastikan tata kelola kawasan dan kegiatan investasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan jaminan kepastian bagi para pelaku usaha sekaligus masyarakat luas.
Sebagai kawasan dengan potensi strategis, Pemkab Karimun menetapkan fokus utama terkait tata kelola investasi yang diawali dengan mewajibkan seluruh pelaku usaha dan investor menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Hal ini mencakup ketaatan pada perizinan, pelestarian lingkungan hidup, standar keselamatan kerja, regulasi ketenagakerjaan, serta aspek hukum lainnya.
Lebih lanjut, kehadiran investasi strategis di Kabupaten Karimun juga dituntut untuk memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Pemkab Karimun bersama instansi terkait juga senantiasa membuka ruang komunikasi, koordinasi, dan mediasi yang objektif bagi semua pihak jika terjadi perselisihan. Setiap persoalan operasional perusahaan harus diletakkan dalam koridor hukum dan diselesaikan melalui mekanisme otoritas masing-masing pihak demi menjaga suasana yang aman, transparan, dan kondusif.
Dalam kesempatan ini, Pemkab Karimun turut mengimbau seluruh elemen masyarakat dan insan pers untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Publik diharapkan mengedepankan akurasi, verifikasi, dan keberimbangan informasi dalam menyerap maupun menyebarluaskan berita.
Terkait isu yang berkembang mengenai PT Oil Terminal Karimun maupun kegiatan investasi lainnya, Pemkab Karimun meminta agar setiap informasi dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan agar prinsip keberimbangan berita dapat diterapkan secara proporsional.
Pemerintah daerah sangat menghargai peran pers sebagai pilar utama dalam demokrasi dan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, aparat penegak hukum, dan media massa diyakini mampu mencegah peredaran hoaks atau informasi yang tidak terverifikasi.
Pada prinsipnya, Pemkab Karimun tetap berpegang teguh pada komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat Karimun senantiasa menjadi prioritas utama dengan tetap menghormati ketentuan hukum serta kewenangan masing-masing. [Iqbal]
