TANJUNGPINANG, DURASI.co.id – Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan bahwa uang sisa hasil pendapatan sewa kantin SMA/SMK negeri di Kepri tahun 2023 telah dikembalikan ke kas daerah.
“Sudah disetor semua, kami akan langsung sampaikan ke BPK di semester ini,” kata Nana, Bagian Tindak Lanjut Inspektorat Kepri kepada DURASI.co.id, Senin (2/12/2024) lalu.
Nana menyampaikan, bahwa total nilai rekomendasi yang disetorkan ke kas daerah yakni sebesar Rp939.398.802.
Sementara, dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK merekomendasikan Gubernur Kepri agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Kepri menyetorkan sisa dana pendapatan sewa kantin dan ruang ATM sebesar Rp1.134.203.802,00 ke kas daerah. Adapun selisih perhitungan antara BPK dan Inspektorat Kepri sebesar Rp194.805.000.
Menanggapi hal tersebut, Nana menyatakan bahwa terdapat kesalahan perhitungan dalam LHP BPK.
Ketika ditanya apakah dana pendapatan hasil sewa kantin dan ruang ATM di SMA/SMK negeri tahun 2017-2022 pernah diaudit oleh Inspektorat Kepri, Nana mengatakan, bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut.
“Kalau ini (audit) saya kurang tahu pak. Yang saya tahu cuma perkembangan TL (tindak lanjut) saja,” kata Nana.
Kendati temuan tahun 2023 telah dikembalikan ke kas daerah, kini muncul pertanyaan besar di kalangan masyarakat, terutama aktivis mengenai dana hasil pendapatan sewa kantin dan ruang ATM pada tahun-tahun sebelumnya.
Zefferi, aktivis yang tergabung dalam Kumpulan Pemantau Korupsi Bersatu (KPKB) mengatakan, bahwa pengelolaan uang sewa kantin di sekolah-sekolah negeri harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
“Kami sangat mendukung langkah pengembalian uang sewa kantin untuk tahun 2023. Namun kami khawatir masalah yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” katanya, Kamis (12/12/2024).
Oleh karenanya, Zefferi meminta Inspektorat Kepri untuk melakukan audit secara menyeluruh. “Hal ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana hasil sewa kantin SMA/SMK negeri di Kepri tahun 2017 hingga 2022,” pintanya.
Diberitakan sebelumnya, BPK menemukan seluruh pendapatan sewa kantin di 59 satuan pendidikan di Kepri tidak disetorkan ke kas daerah, melainkan dikelola langsung oleh satuan pendidikan maupun koperasi satuan pendidikan di luar mekanisme APBD, termasuk penggunaannya.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Pasal 130 Ayat (1) dan (3) menyatakan, bahwa hasil sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah, dan seluruhnya wajib disetorkan ke kas umum daerah.
Analisis BPK terhadap dokumen sewa dan hasil pemeriksaan secara uji petik kepada 59 satuan pendidikan, menunjukkan realisasi pendapatan sewa akrual dari perikatan tertulis maupun yang belum didukung perikatan tertulis atas pemanfaatan kantin dan ruang ATM selama tahun 2023 minimal sebesar Rp1.679.891.092,13 atau Rp1,6 miliar. (red)
BACA JUGA: SMA dan SMK Negeri di Kepri Ramai-Ramai Kembalikan Uang Hasil Sewa Kantin: Temuan Miliaran Rupiah
BACA JUGA: Sekdaprov dan Kadisdik Kepri Disebut Jadi Biang Kerok Temuan Sewa Kantin SMA/SMK Negeri
BACA JUGA: Disorot Karena Temuan BPK, Segini Harta Sekdaprov Kepri Adi Prihantara dan Kadisdik Andi Agung
