BATAM, DURASI.co.id – Tarian setengah telanjang yang berlangsung di tempat hiburan malam First Club menuai sorotan tajam dari masyarakat. Peristiwa ini memicu pertanyaan terkait izin operasional dan pengawasan terhadap kegiatan hiburan malam di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Batam, Reza Khadafi, menegaskan bahwa perizinan bar atau tempat hiburan malam merupakan kewenangan DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
“Izin bar di Provinsi,” ujar Reza Khadafi menjawab konfirmasi DURASI.co.id, Minggu (13/4/2025).
Ia juga menjelaskan bahwa untuk urusan administrasi berada di DPM-PTSP provinsi dan kota, sedangkan pelaksanaan kegiatan merupakan wewenang dinas teknis.
“PTSP baik kota maupun provinsi terkait adminstrasinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021,” jelasnya.
Sebelumnya, Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Rangga Primazada, menyarankan agar awak media mengonfirmasi langsung kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam terkait izin yang diberikan kepada First Club.
“Mungkin pertama bisa dikonfirmasi ke Pemko terkait izin yang diberikan,” ujar Kompol Rangga Primazada, saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).
Ia juga menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Polresta Barelang terkait adanya pertunjukan tarian setengah telanjang di First Club tersebut.
“Kami akan koordinasi dengan Polres jika ada unsur pidananya,” kata Kompol Rangga Primazada. (red)
BERITA TERKAIT:
Baru Dibuka, First Club Batam Langsung Tuai Polemik Karena Tarian Setengah Telanjang
Diamnya Kepala DPM-PTSP Batam Picu Dugaan Pembiaran di Balik Tarian Setengah Telanjang First Club
