Aceh  

BPK Temukan Kekurangan Volume Pekerjaan Rp15,7 Juta pada Proyek Laboratorium Komputer SDN 3 Salang

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue. (Foto: Dahman Efendi/Durasi.co.id)

SIMEULUE, DURASI.co.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya di SD Negeri 3 Salang, Kabupaten Simeulue, Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, proyek yang dilaksanakan oleh CV Niscala Prima tersebut tercatat mengalami kekurangan volume pekerjaan senilai Rp15.700.465,48.

“Kekurangan ini menunjukkan bahwa sebagian pekerjaan yang dibayarkan tidak sepenuhnya terealisasi sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak,” tulisnya.

Kepala Inspektorat Simeulue, Alwi, melalui pegawainya, Amar, menegaskan bahwa kekurangan volume pekerjaan merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa, serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Baca Juga :  Kelangkaan Pupuk Kian Parah, Pemerhati Sosial Desak Dinas Pertanian Aceh Timur Turun Tangan

Ia menyebutkan bahwa BPK merekomendasikan kepada pihak terkait agar penyedia jasa mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas daerah sesuai dengan nilai temuan. Selain itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas pekerjaan diminta untuk meningkatkan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan kontrak.

“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak penyedia maupun instansi teknis terkait mengenai status pengembalian kelebihan pembayaran atas temuan tersebut.

Temuan ini menambah daftar catatan BPK terhadap pelaksanaan proyek fisik sektor pendidikan di daerah, sekaligus menjadi peringatan agar akuntabilitas, kualitas pekerjaan, dan pengawasan proyek benar-benar dijalankan untuk menjamin penggunaan anggaran pendidikan secara efektif dan bertanggung jawab. [Dahman Efendi]