SIMEULEU, DURASI.co.id – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue bersama Komisi III menggelar rapat kerja (raker) untuk membahas permintaan izin prinsip rencana hibah pelabuhan kargo pada Rabu, 1 April 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di ruang Komisi III DPRK Simeulue dengan melibatkan sejumlah instansi terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi lintas sektor.
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Andi Millian, didampingi Alismiadin, Rosnidar Mahlil, serta Ahmad Fuad Mr Ibrahim. Kehadiran para pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan rencana hibah pelabuhan kargo dapat dikaji secara komprehensif, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun kesiapan daerah.
Dalam forum tersebut, DPRK Simeulue menegaskan bahwa rencana hibah pelabuhan kargo merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan konektivitas wilayah, khususnya bagi daerah kepulauan seperti Simeulue.
Pelabuhan kargo dinilai memiliki peran vital dalam memperlancar arus distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka peluang investasi yang lebih luas di daerah.
Para anggota dewan juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi dan kejelasan status hukum aset yang akan dihibahkan.
Mereka mengingatkan agar seluruh tahapan proses hibah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
“Proses hibah ini tidak boleh terburu-buru. Semua harus melalui mekanisme yang jelas dan sesuai aturan, mulai dari legalitas aset hingga kesiapan pengelolaannya,” ujar Rosnidar Mahlil.
Selain aspek legalitas, kesiapan pemerintah daerah dalam menerima dan mengelola pelabuhan kargo juga menjadi perhatian serius.
DPRK menekankan bahwa pengelolaan aset strategis seperti pelabuhan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, perwakilan instansi terkait memaparkan sejumlah persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi dalam proses hibah. Hal tersebut meliputi verifikasi dan validasi aset, kelengkapan dokumen pendukung, kesiapan sumber daya manusia, hingga rencana pengelolaan pascaserah terima.
Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, berbagai masukan dan pandangan turut disampaikan oleh peserta rapat, termasuk terkait potensi dampak ekonomi yang dapat dihasilkan apabila pelabuhan kargo tersebut dapat segera dioperasikan secara optimal.
Pelabuhan ini diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam sektor perdagangan, perikanan, dan distribusi logistik.
Melalui rapat kerja ini, DPRK Simeulue berharap dapat terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan instansi terkait lainnya.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat realisasi hibah pelabuhan kargo sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Ke depan, DPRK Simeulue akan terus mengawal proses ini hingga tahap implementasi agar rencana hibah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Simeulue secara berkelanjutan. [Dahman Efendi]
