BENGKALIS, DURASI.co.id – Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis menyepakati arah kebijakan anggaran untuk tahun 2027. Dalam KUA-PPAS yang disepakati, APBD Bengkalis 2027 diproyeksikan mencapai Rp3,26 triliun.
Proyeksi tersebut terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp3,247 triliun dan belanja daerah Rp3,260 triliun. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah diperkirakan mencapai Rp13 miliar.
Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis yang digelar di Gedung DPRD Bengkalis, Senin (24/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha. Ia didampingi Wakil Ketua I M Arsya Fadillah, Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III Misno. Sebanyak 30 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis hadir dalam agenda tersebut.
Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terbangun selama pembahasan KUA-PPAS hingga mencapai kesepakatan.
Menurut Kasmarni, kesepakatan tersebut memiliki arti penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Bengkalis pada 2027. Karena itu, pengelolaan anggaran harus diarahkan agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Anggaran daerah tidak sekadar terserap, tetapi benar-benar menghasilkan output dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Kasmarni.
Dalam kebijakan anggaran 2027, pemerintah daerah memprioritaskan sejumlah sektor yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sektor pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, perdagangan dan pariwisata menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Penguatan sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memperluas aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain penguatan ekonomi, kebijakan anggaran juga diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan ekstrem serta meningkatkan efisiensi dan disiplin fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kasmarni mengatakan kondisi fiskal daerah mengharuskan pemerintah lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.
Menurut dia, setiap belanja daerah harus memiliki sasaran yang jelas serta memberikan dampak terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam kondisi fiskal yang ada, kita harus semakin selektif dan cermat. Program dan kegiatan yang dianggarkan harus benar-benar memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan pendapatan yang diproyeksikan sebesar Rp3,247 triliun dan belanja Rp3,260 triliun, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola anggaran secara efektif agar kebutuhan pembangunan tetap dapat berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah.
Kasmarni berharap kesepakatan KUA-PPAS tersebut segera dilanjutkan ke tahap penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis 2027. Ia meminta seluruh tahapan dilakukan tepat waktu, terukur dan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Ia juga mengajak DPRD bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempertahankan sinergi dalam mengawal penyusunan dan pelaksanaan APBD agar anggaran benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mari kita satukan langkah, perkuat komitmen, dan pastikan setiap kebijakan serta setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan rakyat,” pungkas Kasmarni. [Fadil]
