SIMEULUE, DURASI.co.id – Aktivis muda Simeulue, Ahmad Hidayat yang akrab disapa Wak Rimba, melontarkan kritik keras terhadap kondisi Jembatan Lalla Bahagia yang dinilai semakin memprihatinkan dan berpotensi membahayakan keselamatan warga yang melintas, Sabtu (28/2/2026).
Menurutnya, jembatan yang menjadi akses vital antarwilayah itu tidak seharusnya hanya dijadikan bahan dokumentasi dan objek kunjungan pejabat semata tanpa diikuti langkah nyata perbaikan.
Ia menyinggung kunjungan sejumlah pihak, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) seperti Ghufran Zainal Abidin, yang sebelumnya sempat meninjau lokasi tersebut.
“Jangan sampai jembatan ini hanya jadi latar foto pejabat. Masyarakat butuh tindakan nyata, bukan sekadar kunjungan kerja,” tegas Wak Rimba.
Jembatan Lalla Bahagia merupakan penghubung utama Kecamatan Salang, Alafan, dan sejumlah wilayah lain di Kabupaten Simeulue. Sebagai bagian dari ruas jalan provinsi, jembatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi bahan pokok, hasil pertanian, serta akses menuju fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan.
Wak Rimba mengaku kecewa setelah menerima informasi bahwa perbaikan jembatan tersebut diduga belum masuk dalam skema anggaran tahun berjalan. Padahal, menurutnya, Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dinas PUPR telah berulang kali menyurati Dinas PUPR Provinsi Aceh agar segera dilakukan penanganan.
“Kami meminta PUPR Aceh menjadikan ini sebagai atensi khusus. Ini leading sector provinsi karena statusnya jalan provinsi. Jangan hanya dipantau, tetapi harus direalisasikan pembangunannya tahun ini. Ini soal keselamatan warga,” ujarnya.
Ia juga mendesak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, untuk turun langsung melihat kondisi infrastruktur di wilayah kepulauan terluar tersebut. Menurutnya, Simeulue membutuhkan perhatian yang lebih proporsional dari Pemerintah Provinsi Aceh, mengingat posisi geografisnya yang terpisah dari daratan utama.
“Simeulue jangan dianaktirikan. Rakyat sudah memberikan kepercayaan politik, maka sudah selayaknya hak-hak pembangunan juga dipenuhi. Ini bukan sekadar proyek, ini menyangkut kepentingan umat dan nyawa orang banyak,” tambahnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Aceh segera mengambil langkah konkret, termasuk opsi penanganan darurat atau pergeseran anggaran agar Jembatan Lalla Bahagia dapat segera diperbaiki sebelum terjadi insiden yang tidak diinginkan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh terkait kepastian penganggaran maupun jadwal perbaikan jembatan tersebut. [Dahman Efendi]
