ADVETORIAL, DURASI.co.id – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri, Senin (6/10/2025), menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Penguatan Pengawasan dan Kapabilitas Pemerintahan.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Lantai 4 Kantor Gubernur Kepri, Dompak.
Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi bentuk pengukuhan kembali atas kerja sama strategis yang telah terjalin baik antara Pemprov Kepri dan BPKP.
“Nota kesepahaman ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dengan BPKP sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab tuntutan pembangunan dan harapan masyarakat,” kata Gubernur Ansar dalam sambutannya.
Kerja sama ini juga diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan serta peningkatan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Nota kesepahaman ini bukan sekadar seremoni, melainkan tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegas Ansar.
Dalam kesempatan yang sama, BPKP menyerahkan Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester I Tahun 2025. Penyerahan turut disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, jajaran pejabat BPKP Kepri, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Laporan Eksekutif Daerah (LED) oleh BPKP Kepri dinilai Ansar sangat penting sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah. Menurutnya, laporan tersebut bukan sekadar kumpulan angka dan data, melainkan cerminan sejauh mana kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Laporan ini harus kita jadikan alarm, pengingat, sekaligus kompas agar kita tidak salah arah dalam mengelola pemerintahan daerah,” tegasnya.
Menurut Gubernur Ansar, tantangan pembangunan di Kepulauan Riau semakin kompleks. Geografis Kepri yang terdiri atas ribuan pulau dan beragam dinamika sosial ekonomi menuntut ketelitian, integritas, serta komitmen tinggi dari seluruh jajaran pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
“Dalam kondisi inilah, peran BPKP sangat strategis untuk mendampingi, mengawasi, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan agar setiap kebijakan dan program daerah tepat sasaran,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ansar mengingatkan seluruh OPD agar memastikan setiap rupiah APBD yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan layanan publik, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
“Saya percaya, dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan BPKP, kita mampu menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing. Inilah fondasi bagi Kepri untuk tumbuh lebih maju, adil, dan sejahtera,” tutup Gubernur Ansar.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Mudzakir, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Pemprov Kepri dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“BPKP berkomitmen untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Kepri dalam memperkuat sistem pengawasan internal, sekaligus memberikan pembinaan agar kapabilitas aparat pengawasan semakin meningkat. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas,” ujar Mudzakir.
Mudzakir juga menegaskan bahwa kerja sama antara BPKP dan Pemprov Kepri bukan hanya dalam konteks pengawasan, tetapi juga penguatan kapasitas dan perbaikan berkelanjutan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berbasis data, memiliki dampak nyata, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kepri,” tutupnya.
Penulis: Rudi
Editor: Aliman
