PEMALANG, DURASI.co.id – Menjelang perayaan Imlek 2026, sejumlah wilayah di Kabupaten Pemalang dikepung banjir dan persoalan sampah.
Tidak hanya di Kabupaten Pemalang, beberapa kota dan kabupaten di Jawa Tengah juga dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi. Sebelumnya, Pemalang telah mengalami beberapa bencana alam, seperti tanah longsor dan banjir bandang pada akhir Januari 2026. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk membenahi infrastruktur.
Selain banjir, darurat sampah juga menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pantauan awak media, tumpukan sampah terjadi di beberapa wilayah. Kondisi tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan membuat pemandangan kota menjadi kumuh.
Seperti di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Desa Mengori dan Bojongbata, sampah di lokasi tersebut melebihi kapasitas hingga meluber ke badan jalan. Kejadian serupa juga terjadi di beberapa pasar di wilayah Pemalang bagian selatan.
Tidak hanya merusak pemandangan, sampah yang tak kunjung diangkut juga menyumbat drainase sehingga menjadi salah satu faktor penyebab banjir.
Ketua Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB), Alwi Assegaf, mengatakan bahwa persoalan tersebut merupakan tamparan keras bagi pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat sangat menginginkan solusi agar kejadian ini tidak berlarut-larut.
“Langkah konkret harus segera diambil dengan membentuk tim reaksi cepat. Penanganan banjir juga harus sejalan dengan pembersihan sampah yang menyumbat saluran air,” ujar Alwi, Senin (16/2/2026).
Ia menambahkan, pengerukan sedimen sungai dan pemasangan jaring untuk menahan sampah di titik-titik tertentu juga harus dilakukan. Hal itu bertujuan agar sampah tidak terbawa arus sungai.
Ia juga meminta agar anggaran pengelolaan sampah dibuka kepada publik. Jika perlu, anggaran kegiatan seremonial dialihkan untuk penanganan darurat lingkungan.
“Pemalang kini berada di persimpangan jalan, apakah akan membiarkan tenggelam dalam air dan sampah atau bangkit dengan manajemen kota yang lebih profesional. Bola kini ada di tangan para pemangku kebijakan di pendopo kabupaten,” pungkasnya. [Prapto]
